JURNALBERITA.ID – SIDOARJO, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) sebagai wadah peningkatan profesionalitas dosen dalam musyawarah nasional (Munas) ke II bertempat di Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) Sepanjang-Sidoarjo.
Pada musyawarah itu merumuskan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek).
Presiden ADRI Dr. Achmad Fathoni Rodli menjelaskan, ADRI menyepakati beberapa rekomendasi, salah satunya rekomendasi penguatan penggunaan ijazah online lembaga perguruan tinggi.
Fathoni menambahkan, rekomendasi tersebut meliputi 3 hal. Pertama penguatan infra struktur jaringan, kedua soal big data, serta sosialisasi oleh pemerintah.
“Realisasi ijazah online ini sebetulnya sudah jalan, banyak perguruan tinggi yang telah melakukannya. ini juga untuk menghindari adanya pemalsuan ijasah. Sebab ijasah online ini dinilai lebih efektif dan efisien di era digitaliasi,” kata Fathoni, Jumat (26/03/2022) di gedung Rektorat UMAHA, Sidoarjo.
Rektor UMAHA ini juga menegaskan bahwa ijazah online sah dan telah diakui. Selain itu sudah terikat dengan Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
“Memang terkadang masih ada yang mengkawatirkan keabsahnnya. Tapi penerbitan ijazah on line telah melewati sistem. Mulai perekrutan sampai lulus,” tegasnya.
Ijasah online ini bisa dicetak secara mandiri oleh para lulusan perguruan tinggi, melalui e-mail pribadi.
“Stempelnya juga stempel digital. Ijazah dikirim lewat email pribadi untuk mengantisipasi penyalahgunaan ijazah,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan saat ini sudah banyak perusahan yang menerima lulusan dari perguruan tinggi, yang melampirkan ijazah online saat melamar pekerjaan.
“Contohnya di UMAHA. Perusahaan itu mengklarifikasi ke kami. Dan kita jelaskan, benar bahwa yang bersangkutan merupakan lulusan dari perguruan tinggi kita dan sudah melewati proses belajar mulai rekrutment sampai diwisuda,” ungkap Fathoni.
“Digitalisasi didunia pendidikan sangat tinggi, perlu adanya intervensi dari pemerintah melalui APBN. Misalnya pembebasan biaya internet skala nasional pada lembaga pendidikan tinggi,” tukas Fathoni. (JB01)