Ketua APKLI Didin Kristiana Minta Pemkot Surabaya Berikan Hak-hak PKL

Audiensi APKLI bersama DPC PDIP Surabaya

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kota Surabaya, Didin Kristiana meminta agar pemerintah kota (Pemkot) memberikan hal-hak para PKL.

Hal ini disampaikan Didin dalam agenda audiensi bersama DPC PDIP Surabaya di kantor DPC PDIP jalan Stail, Surabaya, Jumat (10/09/2021).

Dalam acara audiensi tersebut hadir Ketua DPC PDIP yang juga sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono didampingi jajaran pengurus DPC PDIP lainnya, sedang perwakilan APKLI dihadiri oleh Ketua APKLI Didin Kristiana, Wakil Ketua Zainal, Tarmuji Wakil Ketua, Sekretaris Anik dan Bendahara Arif Djuwita.

Selaku ketua APKLI Didin menyampaikan, bahwa APKLI belum memiliki kantor sekretariat. Oleh karenanya pihaknya akan mengajukan permohonan bantuan pada Pemkot.

”Selama ini kami masih berkantor disalah satu anggota APKLI, sehingga sangat perlu kantor sekretariat sebagai wadah menampung aspirasi bagi teman-teman PKL,” ucap Didin.

APKLI akan  menjembatani kepentingan PKL dengan Pemkot Surabaya, sehingga hak-hak PKL dapat terpenuhi, terangnya .

”Tugas APKLI adalah menjembatani bagi para PKL yang belum tersentuh hak-haknya. Untuk itu mereka kami minta untuk mengajukan agar mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah,” kata Didin.

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi para PKL, agar PKL dapat melangsungkan aktivitas berdagang dengan baik, sambung Didin.

Kesempatan yang sama disampaikan Wakil Ketua APKLI, Zainal bahwa sampai saat ini sudah sekitar 200 PKL  yang tercatat di APKLI.

Zainal menanyakan apakah boleh satu  Kartu Keluarga (KK) mempunyai beberapa usaha dan tempat yang beda untuk mendapat bantuan modal?

Menanggapi hal ini Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Ahmad Hidayat merasa senang dengan audiensi bersama APKLI.

Dia menyatakan agar APKLI berkirim surat bantuan pada Wali kota, supaya bis mendapatkan bantuan kantor sekretariat.

“Silahkan APKLI bersurat pada wakil kota agar mendapatkan bantuan permodalan mikro (BanPres BPUM),” ujar Ahmad.

Kalau soal bantuan permodalan mikro Ahmad mengatakan, permodalan mikro bisa diberikan hanya satu dalam satu KK. Permohonan bantuan harus dilengkapi data pemohon sesuai dengan identitas pemohon.

”Permohonan bantuan permodalan mikro nanti kita ajukan ke Dinas Koperasi khususnya UMKM,” kata Ahmad.

pengajuan permohonan perlu dilampiri data para pedagang, langkah selanjutnya akan dilalukan surve, lanjut dia.

Enaknya lagi jika para PKL tersebut sudah terdaftar sebagai masyarkat berpenghasilan rendah (MBR), karena mereka akan menerima manfaat bantuan kesehatan dan pendidikan buat anak-anak mereka, sambungnya.

Siap sajakah para pedanga ini yang bisa mendapatkan Bantuan Permodalan mikro. apakah pedagang  dari luar kota Surabaya bisa didata sebagai peserta Banpres BPUM.

Ahmad Hidayat kembali menerangkan, sementara hanya pedagang warga Surabaya dulu yang bisa mendapatkan bantuan permodalan mikro tersebut.

Kesempatan yang sama Sekretaris APKLI Anik mananyakan, terkait bantuan permodalan mikro, sasaran keluarga semisal beliau sudah mendapatkan BLT apakah bisa didata untuk bantuan ban pers BPUM ini?.

Menanggapi pertanyaan Sekretaris APKLI, Ahmad Hidayat mengatakan, warga yang sudah mendapatkan BLT bisa didata untuk diajukan ke ban pers ini. Akan tetapi jika warga sudah terdata sebagai anggota koperasi mekar tidak bisa didata lagi, karena namanya sudah terdaftar.

Jika ada permasalahan pedagang terkait lokasi dipersilakan untuk permintaan hearing dengan berkirim surat ke Ketua DPRD kota Surabaya. Yang nantinya akan disoundingkan dengan komisi yang membidangi yaitu komisi A dan B, terangnya.

”tentunya harus dilampiri data by name by addres dan semua harus real,” tukas Ahmad.(JB01)

Share this post

No comments

Add yours