JURNALBERITA.ID – JAKARTA, Polri mendapat karangan bunga dari beberapa elemen masyarakat. Karangan bunga itu memberi pesan dukungan terhadap Polri dalam memberantas jaringan teroris, khususnya Munarman.
Pesan-pesan dukungan itu tentu wajar dalam negara demokrasi. Rakyatnya berhak memberi apresiasi dan dukungan terhadap lembaga negara yang dinilainya berhasil.
BACA JUGA:
Hal itu dinilai wajar kalau memang karangan bunga itu murni atas inisiatif dari masyarakat. Hal ini menjadi aspirasi masyarakat yang dalam negara demokrasi harus dilindungi.
Hanya saja, pesan dukungan melalui karangan bunga itu menjadi tidak wajar bila kehadirannya hasil rekayasa. Individu atau lembaga tertentu memesan karangan bunga dengan pesan hampir senada dibuat seolah-olah dari sumber yang berbeda. Tujuannya tentu bermacam-macam, termasuk berupa dukungan terhadap individu atau lembaga tertentu.
Dalam kasus karangan bunga untuk Polri, anehnya pemberi karangan bunga tidak dicantumkan. Hal ini membuat pihak yang menerima dukungan (Polri) tidak mengetahui siapa atau lembaga mana yang mendukungnya.
Karena itu, sulit menelusuri apakah karangan bunga itu berasal dari sumber yang sama atau berbeda. Semoga saja karangan bunga itu memang dari sumber yang berbeda.
Karangan bunga itu juga semoga disampaikan oleh masyarakat dengan setulus-tulusnya, bukan rekayasa dari pihakpihak yang mencari muka.
Kalau itu yang terjadi, maka pesan dalam karangan bunga itu sudah memuat kebohongan publik. Tentu hal itu akan menyesatkan masyarakat.
Hal itu perlu disikapi secara seksama mengingat pesan dukungan melalui karangan bunga sudah menjadi trend belakangan ini. Karangan Bunga sudah dijadikan bagian dari komunikasi politik yang tujuannya mempengaruhi opini publik.
Tentu komunikasi politik tidak boleh menyampaikan pesan bohong. Komunikasi politik melalui karangan bunga harus tetap menjunjung tinggi etika berkomunikasi.
Oleh: M. Jamiluddin Ritonga
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul.