31 C
Surabaya

Kalau Moeldoko Mundur Dari Ketum, Jamiluddin Ritonga: Akan Dikenang Sebagai Penyelamat Demokrasi

Kalau Moeldoko Mundur Dari Ketum, Jamiluddin Ritonga: Akan Dikenang Sebagai Penyelamat Demokrasi
M Jamiluddin Ritonga

JURNALBERITA.ID – JAKARTA, Nama Moeldoko sontak menghiasi media di tanah air belakangan ini. Pasalnya, ia didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat pada KLB illegal di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Jabatan itu memang menggiurkan bagi orang yang terobsesi menjadi pemimpin. Dengan menjadi ketua umum, peluangnya menjadi capres atau cawapres akan lebih terbuka.

Namun di negara demokrasi, untuk menjadi ketua umum suatu partai politik (parpol) tentu ada aturannya, seperti UU Partai Politik dan AD/ART. Kalau hal ini dipenuhi, maka jabatan ketua umum akan diperoleh secara terhormat.

Namun kalau semua aturan itu diterabas atau diakal-akali, maka ketua umum yang diperoleh dengan cara hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang memang. Manusia seperti ini tentu dinilai sangat tercelah.

Cara-cara demikian seharusnya hanya berlaku di negara otoroter. Ketua umum diperoleh dengan segala rekayasa yang disokong kekuasaan dan uang. Cara-cara licik dan tidak kesatria dipertontonkan secara kasat mata. Apapun akan dihalalkan untuk menggapai ketua umum suatu parpol.

Tentu Moeldoko bukan sosok seperti itu. Sebagai mantan Panglima TNI, sudah pasti jiwa patriotik dan kesatria sudah mendarah daging dalam dirinya.

Kalau Moeldoko Mundur Dari Ketum, Jamiluddin Ritonga: Akan Dikenang Sebagai Penyelamat Demokrasi

Seorang patriotik dan kesatria dengan sendirinya akab menjunjung tinggi etika dan harga diri. Hal ini sudah menjadi prinsif hidup yang tidak bisa ditawar lagi.

Saya percaya, Moeldoko masih memegang teguh semua itu dan menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan berperilaku, termasuk dalam memutuskan patut tidaknya jabatan ketua umum untuk diterima atau ditolak.

Berbekal prinsif itu, Moeldoko kiranya dapat berpikir jernih untuk menilai illegal tidaknya pelaksanaan KLB di Deli Serdang. Sebagaimana yang sudah dikemukakan para ahli hukum dan politik, KLB tersebut sulit untuk dikatakan tidak ilegal.

Atas dasar itu, sebagai sosok berjiwa patriotik dan kesatria, tentu Moeldoko akan sulit menerima hasil KLB tersebut. Karena itu, sungguh elegan bila Moeldoko menarik diri dari ketua umum Partai Demokrat hasil KLB. Hal itu layak dilakukannya sebagai wujud harga diri yang menjunjung tinggi etika.

Moeldoko juga akan dikenang sosok yang menjaga dan melindungi demokrasi di Indonesia. Sosok anak bangsa yang mengutamakan etika daripada jabatan ketua umum Partai Demokrat.

Mundurnya Moeldoko dari ketua umum, juga akan memupus prasangka buruk terhadap Presiden Jokowi. Suka tidak suka, selama ini ada penilaian bahwa penguasa berada dibalik prahara di Partai Demokrat.

Penilaian negatif makin menguat karena Presiden Jokwi tidak pernah mau berkomentar tentang KLB Deli Serdang. Padahal orang tahu, Moeldoko komandannya KSP yang menjadi tangan kanannya presiden dalan menjalankan roda pemerintahan.

Jadi, bila Moeldoko mundur, selain dapat menjaga integritasnya yang patriotik dan kesatria, juga akan memulihkan nama Pesiden Jokowi yang terseret-seret dalam kasus KLB Deli Serdang.

Oleh: M. Jamiluddin Ritonga
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jakarta

Related Post

Mengurangi Potensi Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar, Singky Soewadji: Pahami Perilaku Satwa Liar

JURNALBERITA.ID - SURABAYA, Mencegah terjadinya konflik yang torture berkembang antara manusia dengan satwa liar Alan menyebabkan kerugian. Pahami perilaku satwa liar untuk mengurangi Potensi...

Latest Post