JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Sedikitnya ada 11 ribu warga Surabaya yang antri untuk mendapat tempat tinggal di rumah susun (Rusun) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Antrian yang mencapai belasan ribu ini hingga kini belum ada solusinya. Bahyak faktor yang menyebabkan memanjangnya waiting list Rusun. Hal ini tentu menjadi persoalan yang segera dicarikan jalan keluarnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah berpendapat, persoalan warga Surabaya yang antri rusun harusnya Pemkot cepat mencarikan jalan keluarnya, mana yang oerlu diprioritaskan dan mana yang tidak.
“Jangan sampai rusun yang dimiliki Pemkot Surabaya ditempati orang-orang yang sudah mampu, karena banyak sekali temuan dilapangan orang yang sudah mampu masih menempati rusun,” kata Laila, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/03/2021).
Lailai menambahkan, seharusnya rusun tersebut diprioritaskan buat warga yang kurang mampu dan tidak punya tempat tinggal atau warga yang direlokasi akibat pengusuran dan sebagainya.
“Kasihan warga kurang mampu tersingkirkan. Pemkot harus tegas dalam hal pengelolaan Rusun. Jika masih ada penghuni Rusun yang sudah mampu, maka segera dikeluarkan dan dioverkan pada orang yang benar-benar butuh,” ujar politisi PKB ini.
BACA JUGA :
Sementara, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman, ST. MT. dalam hearing bersama Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan, bahwa antrian rusun di Surabaya ini membutuhkan terobosan yang extraordinary.
“Saya pikir perlu sebuah analisa detail terkait kenapa kok pemkot terlihat berat dalam kaitan pembangunan rusunawa selama ini, apa faktor ketersediaan lahan atau support APBN yang belum ada atau mungkin malah pertimbangan beban Maintenance,” papar Fatkur.
Analisa ini, menurut Fatkur yang juga merupakan wakil ketua Fraksi PKS, sangatlah dibutuhkan untuk menentukan SOLUSI atau KEBIJAKAN apa yang perlu dibuat pemkot Surabaya untuk mengentaskan 11.000 an antrian rusun saat ini. Jika tidak segera dibeirkan terobosan, ini akan menjadi bom waktu.
Diskusi selama ini di jajaran pemkot bersama komisi A Kota Surabaya selalu di seputar bagaimana Pemkot perlu menambah unit rusun. Dan pada kenyataannya, hanya sekitar 300-400 unit yang bisa disediakan pemkot di beberapa tahun terakhir untuk setiap tahunnya dan ini tidak menjadi jawaban yang memuaskan pengantri rusunawa.
“Kalau ternyata analisanya adalah karena beban maintenance, ayolah dipikirkan solusi lain yang _out of the box, misal tidak fokus pada bangun rusunawa nya, namun fokus pada pengentasan ekonomi warga pengantrinya, jika pemkot ada terobosan misal 1 tahun bisa mengentaskan 1000 saja dari antrian, itu baru spekatakuler,” imbuh Fatkur.
Dia juga menjelaskan bahwa problem utama warga antri rusun adalah kendala kemampuan ekonomi, jadi jika ada 1000 orang pengantri rusun bisa di treatment oleh pemkot dalam hal ekonomi apakah dengan dipekerjakan menjadi tenaga kontrak atau dicarikan pekerjaan dengan sebuah skema yang dibuat pemkot, maka mereka akan memiliki income/gaji bulanan yang cukup. Ini bisa bersifat penawaran ke mereka, sehingga mereka sadar akan pilihannya.
Bahkan ketika Pemkot membuat RUSUNAMI dan bisa skema nyicil, walau ini tetap harus dilihat regulasi apa memungkinkan, itu bisa dijangkau oleh mereka, itu akan lebih elegan sebagai solusi bagi warga.
“Dan sebagaimana usulan saya sebelumnya, senyampang dirumuskan terobosan _extraordinary_ ini, pembuatan aplikasi antrian rusun perlu dibuat dipemkot agar kaidah transparansi juga terpenuhi. Dan dievaluasi berkala, jika ada yang sudah mampu dan keluar rusun, antrian dibawahnya otomatis naik, tentunya ini diluar yang bersedia dengan treatment ekonomi yang saya ulas diatas,” pungkas Fatkur. (ADV/JB01)
