JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Aksi kudeta yang dilakukan sejumlah tokoh Demokrat yang dipecat dengan menggelar Kongres Luar Biasa, di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan mengangkat Moeldoko menuai protes dari kadet Partai Demokrat seluruh Indonesia.
KLB yang dilaksanakan dianggap tidak sah dan abal-abal untuk merusak soliditas kepentingan Pemilu 2024 nanti.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya menyampaikan dukungan dan menjaga soliditas tetap setia pada Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres V, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Serta menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 tidak sah.
BACA JUGA :
“DPC Demokrat Surabaya tetap setiap kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sesuai AD/ART partai dan hasil kongres V Tahun 2020,” kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Junaedi, di Surabaya, Minggu (07/03/2021)
Ia menyebutkan, ketidakabsahan KLB dengan menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak berlandaskan AD/ART yang menyebutkan proses KLB harus memenuhi syarat dua per tiga dari pemilik suara sah.
Selain itu, kata Junaedi, KLB yang semestinya harus ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, namun hal itu tidak dilakukan.
Karena tidak sesuai dengan aturan internal organisasi, maka Junaedi menyebut bahwa hasil KLB itu tidak sah dan bukan keputusan resmi Partai Demokrat.
Atas dasar itu, Junaedi mengatakan bahwa DPC Demokrat Surabaya sepakat tetap setia dan tegak lurus dengan keputusan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Terkait KLB yang ada di Sumut, saya berpandangan itu inkonstitusional. Jadi kami tetap mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah,” katanya lagi.
Sementara kesemoatan berbeda, Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak sebelumnya juga mempertanyakan keabsahan dilaksanakannya KLB di Deli Serdang itu.
Hal itu, dikarenakan di KLB tidak ada pemegang suara sah. Bahkan Pemegang suara sahnya tidak ada yang mendukung, termasuk dari Jawa Timur, sambung Emil.
Emil dengan tegas menolak dan tidak mengakui hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, serta menyatakan bahwa kegiatan tersebut digelar secara ilegal serta tidak memenuhi syarat.
Selain itu, ia juga memastikan soliditas pengurus dan kader Partai Demokrat seluruh Jatim sangat kuat, sehingga dapat dipastikan pemilik suara sah di Jatim tidak ada yang tergiur dengan ajakan KLB ilegal.
“Apalagi langkah tersebut masuk pada Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional,” kata Wakil Gubernur Jatim dari Partai Demokrat tersebut. (ANT/JB01)
