JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Melonjaknya kasus Covid-19 hingga saat ini telah tembus 1 juta kasus. Hal ini menjadi perhatian anggota Komisi IX DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Jatim 1, Lucy Kurniasari.
Menurutnya, kondisi melonjaknya kasus covid-19 ini tentu akan berimbas pada semua sektor. Walaupun pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Bersklasa Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) namun dirasa tidak berimbas terhadap penyebaran virus asal Wuhan – China ini.
Lanjut Ning Surabaya tahun 1986 ini, PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga.
Kurangnya kedisiplinan masyarakat serta Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19, sambung politisi partai Demokrat ini
“Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19,” tutur Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini.
Karena itu, Lucy mendorong agar pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.
“Walaupun disadari kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekunsi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu,” katanya.
Masalahnya, ada pada sesi anggaran tersedia, ada tidak anggaran untuk itu. “Harusnya menurut saya pemerintah mengambil kebijakan dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu. Pengalihan anggaran tersebut bisa digunakan untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown diberlakukan,” (*JB01)
