JURNALBERITA.ID – JAKARTA, Mencuat kabar presiden Jokowi akan mereshuffle kabinet Indonesia Maju. Reshuffle ini akan dilakukan Jokowi setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara ditangkap KPK.
Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah memberi sinyal akan ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Menilai kabar tersebut, Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada para wartawan, Jumat (18/12) di Jakarta.
Jamiluddin menilai, reshuffle kabinet memang mendesak dilakukan, bukan saja karena ada dua menterinya yang ditangkap KPK tetapi karena kinerja Kabinet Indonesia Maju memang biasa-biasa saja.
“Kata biasa-biasa saja itu memang sering diungkapkan Jokowi dalam berbagai event. Jokowi tidak menyukai yang biasa-biasa saja, selalu menginginkan yang luar biasa agar tujuan dapat dicapai dengan maksimal,” kata Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.
Untuk itu, agar Kabinet Indonesia Maju menjadi luar biasa, Jamiluddin pun menyarankan diperlukan pergantian pimpinan di beberapa kementerian, selain tentunya Menteri KKP dan Mensos.
“Kementerian lain yang pimpinannya layak di reshuffle adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pertanian, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pariwisata, serta Menteri Riset dan Teknologi,” urainya.
Selain itu, lanjut Jamiluddin, para wakil menteri juga perlu dievaluasi baik kinerja maupun keberadaannya.
“Kementerian yang ada wakil menterinya, tapi kinerja kementeriannya biasa saja sebaiknya ikut direshuffle. Bahkan demi penghematan cost, sebaiknya semua wakil menteri ditiadakan mengingat selama ini tidak diketahui kinerjanya,” tegas Penulis Buku Riset Kehumasan ini.
Jamiluddin Ritonga menghimbau, menteri yang akan diangkat sebaiknya yang profesional, memiliki trust, integritas, dan sense of crisis.
“Aspek sense of crisis ini tampak kurang dimiliki para menteri saat ini,” tambahnya.
Menurut Jamiluddin, sense of crisis perlu dimiliki setiap menteri mengingat ke depan Indonesia dan dunia masih dalam ketidakpastian.
“Tanpa sense of crisis, sang menteri akan sulit mendeteksi krisis sejak dini, termasuk kemampuannya untuk mengatasi krisis,” terangnya.
Jamiluddin mengingatkan, agar para menteri yang akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju juga perlu mendapat masukan dari KPK.
“Hal ini diperlukan agar para menteri yang mendampingi Jokowi nantinya tidak lagi terjerat korupsi,” ujarnya.
Jamiluddin menyebut, hal itu juga sebagai bukti komitmen Jokowi dalam memberantas korupsi.
“Sungguh ironis bila teriak berantas korupsi, tapi orang sekitarnya yang melakukan korupsi,” tukas Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.
Jamiluddin pun berpendapat, apabila Jokowi memilih menteri yang profesional, memiliki trust, berintegritas, dan punya sense of crisis, maka akan diperoleh Kabinet Indonesia Maju yang luar biasa.
“Ini hanya dapat dicapai bila Jokowi tidak banyak diintervensi partai pengusung,” sambung mantan Evaluator Harian Umum Suara Pembaruan ini.
Lebih lanjut, Jamiluddin pun meminta Presiden Jokowi membuktikan, tidak ada beban pada dirinya dalam memilih para menteri sebagai pembantunya.
“Buktikan dengan segera mengumumkan reshuflle kabinet yang bukan biasa-biasa saja,” pungkas dia. (JKTN/JB01)