Legislatif : Mendagri Tegur ASN Supaya Netral Di Pilkada Surabaya 2020

Wakil Ketua DPRD kota Surabaya dari fraksi PKB, Laila Mufidah (*JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah wilayah termasuk Surabaya, menjadi bukti kuat bahwa sebenarnya ada ASN yang bersikap tidak netral dalam Pilkada 2020.

Seperti diketahui, Mendagri menegur 67 kepala daerah terkait netralitas ASN di Pilkada, termasuk di dalamnya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Mendagri bahkan meminta para kepala daerah melaksanakan rekomendasi untuk menertibkan para ASN tersebut.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufiidah mengatakan, sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak ASN yang terlibat politik praktis. Untuk itu, kata dia, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini hendaknya jangan berpura-pura tidak tahu dan segera melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatus Sipil Negara (ASN).

BACA JUGA :

“Pemkot punya waktu tiga hari, segera laksanakan rekom KASN, jangan sampai teguran Mendagri berlanjut jadi sanksi yang tambah merugikan jajaran ASN dan tentunya  menggangu layanan publik,” tegas Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, Senin (02/11).

Memang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melayangkan teguran pada 67 kepala daerah di Indonesia karena tidak melaksanakan rekomendasi KASN terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2020.

Teguran Mendagri Tito Karnavian ini, lanjut Laila menjadi tanda bahwa memang ada ASN Pemkot Surabaya yang telah mendapatkan penetapan melanggar azas netralitas ASN dalam pilkada.

“Teguran Mendagri dan rekomendasi KASN itu bukti adanya pegawai Pemkot Surabaya telah melanggar sikap netral dalam Pilkada. Harusnya Wali kota segera menjatuhkan sanksi tanpa pandang siapa,” kata legislator asal PKB ini.

Laila dalam kesempatan kemarin juga mengambil perbandingan dengan sikap Pemprov Jatim yang segera melaksanakan rekom KASN beberapa jam setelah teguran Mendagri.

“Wali kota bisa berkaca pada tindakan Gubernur Jatim yang segera melaksanakan rekom KASN yang bahkan menimpa dua eks pejabat eselon 2 dan satu pejabat eselon 3, masak Surabaya tidak bisa ,” tuturnya.

Sebagai catatan, Gubernur Jatim juga mendapat teguran dari Mendagri terkait netralitas ASN. Dua orang eks pejabat eselon dua dan satu pejabat eselon 3, konfirmasi Kepala Badan Kepagawaian Jatim, Nurkolis, dipastikan dalam proses sanksi terkait rekom KASN tersebut.

Tentang adanya teguran dari Kemendagri ini, Pemkot Surabaya hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi.

Selain ditegur Kemendagri, Wali kota Tri Rismaharini juga tidak menghiraukan panggilan Bawaslu Surabaya sebanyak tiga kali.

“Tanpa ada konfirmasi dan tidak mengirimkan perwakilan,” terang Usman Komisioner Bawaslu Surabaya Divisi Penindakan dan Pelanggaran.

Dalam hal ini Usman berharap sebenarnya Risma menjadi contoh yang baik kepada masyarakat.

“Bahwa kami merupakan lembaga. Jadi kalau ada masalah kami memohon kehadiran,” terangnya.

Menurut Usman seandainya Risma memilih hadir maka akan lebih bisa memberikan ruang klarifikasi.

“Ini sudah tiga kali dan akan kami konsultasikan. Karena kami kan tidak ada upaya yang lain, kami mengundang secara patut,” jelasnya.

Usman juga menambahkan meskipun Bawaslu Surabaya merupakan lembaga Ad Hoc seharusnya bisa saling menghormati.

“Sebenarnya persoalan di sini kalau beliau tidak hadir harus konfirmasi. Yang kedua, meskipun beliau ada kesibukan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah, bisa diwakilkan kuasa hukum atau perwakilan dari manapun,” imbuh dia.*

 

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna (*JB01)

Kritik tajam juga dilontarkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna memprediksi teguran Mendagri tidak akan mempan, bahkan cenderung diabaikan Risma.

”Mungkin merasa dirinya penguasa, jadi ya gak akan mengabaikan panggilan siapapun, kecuali Bu Mega yang panggil,” ujar Ayu.

Meski demikian, ketidakhadiran Risma tiap kali dipanggil Bawaslu untuk dimintai klarifikasi. Ayu mengatakan, hal ini menjadi contoh buruk seorang pemimpin yang tidak menghargai lembaga lain.

”Seharusnya ya hadirlah, jangan sombong, nanti takabur dan Allah SWT yang akan memberi teguran lebih dahsyat loh,” ujar Ayu.

Dengan gaya kepemimpinan Risma yang kerap meremehkan aturan, Ayu menekankan, bahwa apa yang dilakukan Risma jelas bertentangan dengan slogan kampanye pasangan calon yang didukungnya.

”Kalau gaya dan sifat beliau seperti itu, apa mungkin akan slogan meneruskan kebaikan yang dibuat tagline nya dapat diterima masyarakat. Kebaikan yang mana yang akan dilanjutkan?. Sebab penerusnya juga pasti akan bersikap seperti ini,” ujar dia.

Ayu dan sejumlah anggota dewan lainnya, bahkan merasa heran dengan sikap Wali Kota yang seperti itu. Bahkan hal ini juga sudah menjangkiti ASN di bawahnya.

”Anehnya sampai kebawah pun, kalau kami tegur atas hal-hal tersebut (ketidak netralan ASN dalam Pilkada) malah mengadukan ke Ketua Dewan, kan aneh banget. Sudah bagus kami menegurnya melalui telepon tidak kami hearingkan, lah kok malah kami-kami harus disalahkan atas teguran tersebut, lucu banget,” tukas Ayu. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours