Interaksi Masyarakat Terbatas Imbas Dari Kebijakan Pemerintah Tak Jelas Dimasa Pandemi

Moh. Fandari

JURNALBERITA.ID – SUMENEP, Terbatasnya interaksi sosial masyarakat akibat masa pandemi Covid-19 yang tidak jelas ujung pangkalnya. Sehingga segala kegiatan dan aktivitas yang mengundang kerumunan masa dilarang pemerintah

Beberapa waktu yang lalu, kegiatan lomba karapan sapi di bubarkan oleh pihak kepolisian. Dan kenapa orang yang sedang bertransaksi di pasar-pasar yang didatangi masyarakat dari segala penjuru daerah ok saja. Inilah yang menjadi ketidak jelasan kebijakan pemerintah dalam mengahadapi pandemi ini.

Jaga jarak, bermasker, budaya hidup bersih hingga operasi yustisi kurang dominan dalam masyarakat. Apa keuntungan dari operasi masker, ada juga aturan denda masker. Nalar lagi bertanya, apakah penegak hukum atau pun aparatur yang lainnya sudah steril dari covid-19.

BACA JUGA :

Masyarakat dalam berpergian diwajibkan rapid test, hingga merogoh sakunya sendiri dengan tarif mahal, tekanan sosial masyarakat Indonesia menjadi bingung, segala sesuatu dihubungkan dengan covid-19.

Sosial lainnya operasi masker, kapan pemerintah membagi masker kepada seluruh warganya. Secara esistensi pemerintah membagikan masker kepada seluruh warganya, dan bisa di operasi yustisi jika tidak memakai masker, itu baru masuk di akal.

Orang hajatan juga terbatas, apa bedanya dengan aparatur yang lagi apel siaga secara bergerombol, apakah sudah dijamin kesehatannya.

Karut marut ketidakjelasan sosial dalam bermasyarakat dikarenakan wabah virus. Dunia pendidikan juga menjadi sasaran perimbasan. Sekolah hingga saat ini masih bertahan dengan sistem daring, menjadi beban wali murid. Disisi lain adanya peningkatan penjualan Handphone karen meningkatnya permintaan pasar. Handphone baru maupun bekas meroket, karena dibutuhkan siswa, operator seluler juga naik kuantitasnya.

Bantuan uang tunai maupun non tunai dengan jargon nama bantuan yang beraneka ragam, apakah itu lebih bermaslahat atau tidak.

Dari Presiden hingga Kepala Desa mempunyai kebijakan yang tumpang tindih, masyarakat harus membaca aturan hari ini, dan besok aturan berganti lagi. Mulai dari maklumat Kapolri hingga Operasi Yustisi. Terkesan pemerintah kalang kabut memberikan solusi.

Dan baik dari Rumah sakit penerima pasien Covid-19 hingga penyelenggaran rapid test, hingga saat ini tertutup rapat berapa dan buat apa anggarannya. (F4N/JB01)

 

Moh Fandari SH ( Pemerhati Sosial )

Share this post

No comments

Add yours