A Hermas Thony Menyarankan Pemkot Memilih Dirut KBS Wajib Memiliki Sertifikat Konservasi

Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, A Hermas Thony (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Masa jabatan Direktur Utama BUMD Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang dijabat oleh Khairul Anwar akan berakhir dibulan Oktober 2020.

Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, A Hermas Thony meminta agar pemerintah kota Surabaya untuk mencari pengganti Dirut KBS baru.

Karena pemilihan Dirut BUMD adalah kewenangan Wali Kota Surabaya.

“Pemilihan Dirut BUMD merupakan kewenangan dari Wali Kota, kami legislatif tidak bisa intervensi,” ucap Thony, Sabtu (10/10) lewat sambungan telepon selulernya.

BACA JUGA :

Menjelang berakhirnya masa jabatan pak Khairul Anwar sebaiknya Pemkot sudah mempersiapkan. Apakah jabatan Dirut KBS sekarang diperpanjang atau tidak diperpanjang lagi.

“Sebaiknya penempatan jabatan Dirut KBS dijabat oleh orang-orang yang punya sertifikasi konservasi dan memiliki pengalaman minimum 5 tahun dalam pengelolaan satwa konservasi,” saran politisi partai Gerindra ini.

Lalu yang menjadi pertimbangan lain, imbuh Thony, mampu mengembangkan secara majerial satwa dan managemen umum untuk kesejahteraan satwa di KBS, terangnya.

Hal yang menjadi catatan dewan terhadap Dirut KBS sekarang adalah, Dirut KBS belum mampu mengembangkan KBS sebagai wahana satwa yang mampu memberikan pengembangan sebagai sarana edukasi dan kesejahteraan bagi satwa yang ada.

“Saya tidak tahu apakah Dirut KBS sekarang memiliki sertifikat konservasi. Harga-harga satwa itu kan mahal harganya maupun pemeliharaannya. Jadi harga tiket masuk KBS juga harus disesuaikan,” urainya.

Karena ini menyangkut aset Pemkot Surabaya, maka Wali Kota harus jeli memilih seorang Dirut, papar Thony.

Beberapa kreteria dasar harus terpenuhi, seperti kemampuan manajerial secara umum, kemampuan manajerial satwa dan mampu mengembangkan KBS sebagai wahana hiburan dan edukasi buat keluarga yang menarik perhatian masyarakat, sehingga mampu mendatngkan PAD bagi kota Surabaya, tambahnya.

“Harga tiket masuk saja sekarang hanya Rp 15 ribu, pemasukan dari tiket apakah mampu mensejahterakan satwa KBS itu pertanyaannya?,” urai penasehat fraksi Gerindra DPRD Surabaya.

Jangan sampai, sambung dia, Pemkot mensubsidi operasional KBS. Sebab kata Thony operasional untuk kesejahteraan satwa KBS itu mahal. Dirut harus mampu mengembangkan itu.

“Ya Dirut harus mampu menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada, baik masalah dimasa lalu atau permasalahan yang sekarang dihadapi, artinya tanggungjawab ada dipundak Dirut, seorang Dirut tidak bisa lepas tangan,” tukasnya.

Dicontohkan Thony, seperti hutang negara sebagai peninggalan Preaiden Soeharto, masak Presiden Jokowi tidak mau tahu, karena itu bagian dari masa lalu.

Sementara Dirut KBS, Khairul Anwar saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya di nomor 0821 3138 xxxx belum bisa memberikan jawaban sampai berita ini dinaikkan. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours