Kasus Pemindahan 420 Satwa KBS, AH Thony : Dirut KBS Tidak Boleh Lepas Tangan

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A Hermas Thony (JB01)

JURNALBERITA.ID – SUARABAYA, Pernyataan Direktur Utama (Dirut) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Khairul Anwar dalam rapat dengar pendapat (Hearing) di Komisi B DPRD Kota Surabaya. mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony.

Hearing yang dihadiri Dirut KBS Khairul Anwar, Kabag Hukum Pemkot Ira Tursilowati,perwakilan BBKSDA Jatim, Widodo, Koordinator APECSI, singky Soewadji dan Ir Soedarmadji, terkait pemindahan 420 ekor satwa KBS, Rabu (07/10).

Dalam kesempatan itu, Khairul mengatakan, permasalahan pemindahan ratusan satwa tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat Dirut KBS dan merupakan masa lalu.

BACA JUGA :

Menurut Thony, Dirut KBS lebih cocok jadi Ustad daripada memimpin kebun binatang. “Memang benar, kalau kejadian pemindahan 420 satwa KBS terjadi sebelum dia menjabat sebagai Dirut KBS. Namun, saat dia menjabat, harusnya melakukan pencatatan dan audit terhadap satwa yang ada di KBS secara keseluruhan. Itu adalah tanggung jawab dia sebagai Dirut,” terang Thony, Kamis (08/10).

Kalau beliau (Khairul Anwar) mengatakan, itu masa lalu dan lebih baik menatap masa depan, menurut Thony itu bagus, tetapi tidak tepat.

Mengapa?, karena sekarang ini bapak Khairul Anwar sebagai Dirut KBS telah mengetahui permasalahan pemindahan 420 satwa KBS tersebut keberbagai tempat.

Jadi beliau tidak boleh lepas tangan dan harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga satwa KBS. Kalau Dirut KBS tidak mengambil tindakan, kemudian ada pihak yang lapor ke penegak hukum, bisa jadi beliau disangka ikut terlibat kejahatan juga. “Karena saat ini dia mengetahui permasalahan, justru dia tidak melaporkan,” jelasnya.

Sebab mengetahui ada penyimpangan dan kerugian KBS, tetapi melakukan pembiaran dan hanya diam saja, beber Thony.

Oleh karenanya, Thony meminta Dirut KBS tidak melanjutkan perjanjian pemindahan 420 satwa KBS dengan kompensasi berupa mobil, uang, pembangunan museum, dan perbaikan kandang satwa yang sudah terlanjur dibuat Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS dengan enam Lembaga Konservasi.

Menurutnya, perjanjian tersebut ada aturan hukum yang dilanggar, sehingga kalau perjanjian itu diteruskan, sama saja Dirut KBS yang sekarang ini melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena saat ini sudah mengetahui tapi tidak melakukan tindakan pelaporan atas penyimpangan perjanjian tersebut.

Thony juga menyampaikan, atas nama pribadi dan lembaga, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Surabaya yang masih memiliki kepedulian terhadap KBS. (SM/JB01)

Share this post

No comments

Add yours