I Wayan Titip : APECSI Harus Gugat Pidana Tony Sumampau

Kebun Binatang Surabaya (KBS)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, SEJARAH KBS, Kebun Binatang Surabaya (KBS) pertama kali didirikan berdasarkan SK Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 Agustus 1916 No. 40, dengan nama “Soerabaiasche Planten-en Dierentuin” (Kebun Botani dan Binatang Surabaya) atas jasa seorang jurnalis bernama H.F.K. Kommer yang memiliki hobi mengumpulkan binatang.

Kebun Binatang Surabaya mempunyai luas 15 Ha, dan secara legal formal diakui sebagai lembaga konservasi ex-situ pada tahun 2002 melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 Tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar. Sejak pendirian dan terhitung sampai tanggal 20 Agustus 2010, KBS dikelola oleh Perkumpulan.

Dalam perjalanan pengelolaan KBS, muncul berbagai konflik internal kepengurusan (dualisme kepemimpinan antara Stanny Soebakir dan Basuki) yang berimbas pada pengelolaan koleksi satwa dan mengakibatkan banyak kematian satwa. Puncak konflik kepengurusan internal Pengelola KBS muncul lagi pada akhir tahun 2009.

Dengan kondisi tersebut, Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) telah melakukan beberapa langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan internal KBS antara kubu Stanny Subakir dan Basuki tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, Pasuruan; dan tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta. Kedua pertemuan fasilitasi tidak membuahkan islah/perdamaian kedua belah pihak.

PENGAMBILALIHAN KBS, Terhitung mulai tanggal 22 Februari 2010, sesuai dengan Surat Dirjen PHKA Nomor: S.94/IV-KKH/2010 tanggal 19 Februari 2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.27/IV-KKH/2010 tanggal 22 Februari 2010 maka Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dilaksanakan oleh Tim Manajemen KBS Sementara yang terdiri dari wakil-wakil Ditjen PHKA, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Pemerintah Kotamadya Surabaya dan PKBSI.
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK 75/IV-KKH/2010 tanggal 28 April 2010 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Sementara Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Susunan Tim Manajemen Sementara Kebun Binatang Surabaya (KBS)

1. Ketua Tim: Tonny Sumampau, MSc (Sekjen Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia)
2. Bidang Keuangan: dr. Muhlas Udin, MKes (Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Pemerintah Kota Surabaya)
3. Bidang Operasional: Ir. Ahmad Saerozi (Kepala Bidang KSDA Wilayah II Gresik, BBKSDA Jawa Timur)4. Bidang Keamanan: Ir. Lusman Pasaribu (Kasubdit Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I, Dit. PPH, Ditjen PHKA)

Tim Manajemen Sementara KBS melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 22 Februari 2010. Pengamanan pengambilalihan dan pengelolaan sementara KBS secara keseluruhan di lapangan dilakukan oleh POLHUT dan SATPOL PP dibawah koordinasi POLDA Jawa Timur

PENCABUTAN IZIN LEMBAGA KONSERVASI KBS DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SEMENTARA KBS

1. Mengingat konflik internal kepengurusan perkumpulan yang mengelola KBS tidak selesai, maka Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi atas nama KBS melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010.

2. Untuk kelanjutan pengelolaan sementara KBS, Kementerian Kehutanan telah menetapkan Tim melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 472/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya. Keanggotaan terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya dan PKBSI. Tugas Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan tersebut meliputi:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, sarana pelayanan pengunjung, pemeliharaan/perawatan satwa, pengamanan, finansial dan fasilitas Kebun Binatang Surabaya lainnya.
b. Melaksanakan pendayagunaan staf dan karyawan yang telah ada secara optimal.
c. Menyeleksi personil sebagai calon pengelola Kebun Binatang Surabaya yang profesional secara transparan dan akuntabel sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga konservasi.
d. Menjaring investor potensial yang memenuhi persyaratan sebagai calon pemegang izin definitif Kebun Binatang Surabaya.
e. Melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan tugas pada huruf a – d di atas kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

C.1 Upaya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Penyelamatan KBS
1. Kunjungan Menteri Kehutanan ke lokasi KBS bersama Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya pada tahun 2010, dan disepakati bahwa KBS harus tetap dipertahankan sebagai aset dan kebanggaan masyarakat Jawa Timur serta perlu pembenahan/perbaikan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih profesional.
2. Pertemuan antara Dirjen PHKA dengan Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya tanggal 20 September 2010, dan disepakati KBS harus tetap eksis sebagai ruang hijau dan edukasi publik dengan catatan perlu pembenahan/perbaikan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih profesional.

Namun sayangnya sejak KBS mulai dikelolah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ada sebanyak 420 satwa telah dipindahkan dari KBS kebeberapa tempat penakaran satwa seperti Taman Hewan Pematang Siantar, Taman Safari Jawa Timur yang paling banyak mendapat satwa surplus yang dipindahkan.

Praktisi Hukum UNAIR Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana (*JB01)

Pengamat Hukum Pidana UNAIR Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana menyarakan agar koordinator APECSI lakukan gugatan terhadap Tony Sumampau (Direktur Taman Safari). Karena menurutnya, ada potensi pidana korupsi yang terjadi dengan satwa yang dipindahkan dari KBS oleh Tony Sumampau.

“Harga telor Komodo saja nilainya puluhan juta, bahkan anakan Komodo yang panjangnya baru 30 cm ditahun 2010 harganya sudah Rp 15 juta per ekor,” terang I Wayan.

Langkah Praperadilan sudah benar, untuk melihat kebnaran SP3 yang diterbitakan pihak Kepolisian. “Gugatan Praperadilan sah-sah saja, kalau gugatnya diterima, maka SP3 kasus itu harus dibuka kembali, Namun jika ditolak ya selesai,” ungkap I Wayan.

I Wayan Titip paham betul kasus perseteruan dua kubu antara Basuki dan Stanley saat itu. “Waktu ribut-ribut saya sebagai Biro Hukum dikubunya Basuki. Jadi kalau sekarang diungkit lagi, Singky jangan sangkut pautkan KBS. Gugat si Tony Sumapau, sebab dia (Tony Sumampau) yang telah membuat perjanjian untuk memintdahkan ratusan satwa sebagai aset negara,” paparnya.

Tony Sumampau lah yang telah mengambil aset negara yang kemungkinan ditaksir nilai ratusan miliar kerugian negara yang timbul dengan adanya isi perjanjian pemindahan satwa tersebut, pungkas I Wayan. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours