Polrestabes Mangkir Sidang Perdana Gugatan Pra Peradilan SP3 Kasus Satwa KBS

Perhati Satwa, Singky Soewadji (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Sidang Pra Peradilan SP3 Kasus Penjarahan 420 Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) hari ini di tunda.

Sidang yang rencana di gelar Selasa hari ini, 6 Oktober 2020, Pukul 09 ditunda karena Polrestabes Surabaya sebagai tergugat tidak hadir. Sidang di tunda Senin depan 13 Oktober 2020.

BACA JUGA : 

“Ada Apa Dengan Polrestabes Surabaya Dalam Kasus Penjarahan 420 Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) ,” tanya Singky

Kilas Balik, Kebun Binatang Surabaya (KBS) usianya 104 tahun, di dirikan sejak tahun 1916 oleh beberapa warga kala itu, dengan mendirikan Perkumpulan Kebun Binatang Surabaya.

Dua dasa warsa terakhir, kemelut perebutan kekuasaan terjadi antar sesama pengurus perkumpulan, yang notabene bukan pendiri, karena para pendiri sudah pada almarhun dan tidak mewariskan pada kerabat maupun anak cucunya.

Yang ribut dan berebut kekuasaan atas KBS dua dasa warga terakhir justru pengurus selanjutnya, yang boleh dibilang tidak memiliki kontribusi atas keberadaan KBS.

Justru malah mereka penikmat hasil atas adanya KBS.

Kemelut berkepanjangan yang akhirnya membuat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kala itu, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut Ijin Lembaga Konservasi (LK) KBS.

Dengan demikian, KBS tidak dapat melakukan mutasi dan pertukaran satwa, walau kegiatan operasional tetap berjalan.

Seiring dengan pencabutan ijin LK, Kemenhut membentuk Tim Pengelolah Sementara (TPS) KBS, yang di Ketuai oleh Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Toni Sumampau yang juga Sekjen Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI), mewakili PKBSI.

Didampingi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA Jatim I, yang sekarang menjadi Balai Besar (BB) BBKSDA Jatim dan Pemkot Surabaya, era Walikota Bambang DH.

Para pihak yang bersengketa terusir dari KBS, dan KBS resmi di kelolah oleh TPS, karena status lahan milik Pemkot Surabaya dan satwa secara undang-undang milik negara.

Tugas dan tujuan TPS mengelolah KBS di masa transisi yang akan di serahkan ke Pemkot Surabaya.

Semua berjalan dengan baik, management menjadi bagus, keuangan juga rapi hingga memiliki saldo berjumlah milyard rupiah.

Namun, saat Tri Rismaharini menjadi walikota Surabaya menggantikan Bambang DH, konflik baru terjadi, konflik antara TPS dengan Pemkot Surabaya yang seharusnya bergabung dalam TPS.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini ingin langsung mengambil alih KBS, namun kala itu belum saatnya KBS di serahkan ke Pemkot Surabaya.

Saat habis masa tugas TPS dan di perpanjang, tim juga berubah saat TPS jilid II, posisi Pemkot Surabaya di gantikan oleh Pemprov Jatim.

Menjelang berakhirnya tugas TPS II, KBS ditinggal begitu saja dan langsung di take over Pemkot Surabaya, tanpa ada serah terima dan audit.

Ternyata, Toni Sumampau tidak pergi begitu saja meninggalkan KBS, diam-diam dalam tempo yang singkat dan telah disiapkan dengan matang, ada lebih dari 420 satwa KBS yang di “jarah” dengan 6 perjanjian dengan 6 LK yang salah satunya dengan TSI sendiri.

Alasannya, satwa di KBS over populasi, sesuai hasil evaluasi yang dipimpin oleh Prof. DR. Ir Alikodra.

Bukankah, bila over populasi berarti LB tersebut bagus, sehingga jumlah satwanya berlimpah ?

Tapi dari segi Ethic and Animal Walfare (Etika dan Kesejahteraan Satwa) tidak baik, oleh sebab itu Prof Alikodra merekomendasikan dua hal, sejumlah satwa dan jenis tertentu yang di rekomendasikan, harus di lepas liarkan atau di pertukarkan, dan tentu dengan prosedur dan aturan yang ada.

Seperti misal, rekomendasi hanya bisa dilakukan oleh Pemkot Surabaya setelah di serahkan, dan tentunya setelah ijin LK di terbitkan kembali.

Namun yang terjadi, Toni Sumampau diam-diam telah melakukan eksekusi, lebih dari 420 satwa KBS dalam 6 perjanjian dengan 6 LK.

Pada hal status KBS masih di cabut ijinnya dan dalam status Status Quo, selain itu Toni Sumampau tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi tersebut, apa lagi bukan pejabat negara.

Yang lebih fatal lagi, dalam enam perjanjian tersebut, satwa KBS ditukar dengan kendaraan, museum dan uang, belum lagi ada beberapa jenis satwa yang kategori Appendix I seperti Komodo dan Orangutan yang menurut undang-undang harus seijin presiden.

Faktanya, kasus ini ditangani Polrestabes Surabaya hingga tahunan, sudah ganti Kapolrestabes Surabaya dan Kasat Reskrim, bukannya tersangka yang di umumkan, justru SP3 yang diterbitkan.

Arek Suroboyo Peduli KBS yang di motori oleh Trimoelja D. Suryadi SH mencoba meminta salinan SP3 dari Polrestabes Surabaya hingga Polda Jatim tapi tidak berhasil, tidak di berikan.

Tujuannya untuk mengajukkan Pra Peradilan atas SP3 tersebut, sehingga akhirnya dilakukan upaya hukum dengan menggugat melalui Komisi Informasi Publik (KIP) untuk mendapatkan salinan SP3 dari Polrestabes Surabaya.

Setelah melalui persidangan panjang, akhirnya majelis hakim Komisi Informasi Publik (KIP) mengabulkan memutuskan bahwa Polrestabes Surabaya wajib menyerahkan salinan SP3.

Namun putusan itu tidak serta merta di penuhi oleh Polrestabes Surabaya, sehingga diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, hingga akhirnya Polrestabes Surabaya menyerah dan memberikan salinan SP3.

Seiring terbitnya SP3 oleh Polrestabes Surabaya, saya (Singky Soewadji) dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di laporkan ke Polda Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik.
(Saya baru tahu penjahat/penjarah satwa punya nama baik)

Di Polda Jatim Risma dianggap tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik, namun saya di jadikan tersangka dan di limpahkan ke Kejaksaan, di Kejaksaan langsung di beri rompi tahanan, di borgol dan di penjara.

Setelah di penjara 18 hari, melalui persidangan saya dialihkan menjadi tahanan kota, dan akhirnya di vonis bebas murni hingga MA.

Amaar putusannya :
Terdakwa Singky Soewadji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dakwaan ke satu dan dakwaan ke dua Primer maupun Subsider.

Dalam putusan juga ditambahkan, membebaskan terdakwa oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut.

Mengembalikan nama baik dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya.

Jeruji penjara tidak membuat saya jera, apa lagi pengadilan menyatakan saya benar dan bebas murni.

Bagi saya, seorang aktivis sejati belum lulus kalau belum merasakan di penjara karena kebenaran.

Saya terus berjuang mengungkap kejahatan konservasi oleh penjarah berdasi, kali ini lewat jalur politik.

Saya koordinasi dengan Mabes Polri maupun Polda Jatim, bahkan juga koordinasi dengan KPK.

Saya juga sudah audiensi dengan Komisi III dan IV DPR-RI secara institusi maupun personal.

Terakhir dengan DPRD Surabaya minta diadakan hearing dengan Komisi B.

Seiring dengan itu, kasus ini jadi mencuat kembali, dukungan elemen masyarakat juga datang.

Menjadi perhatian Haris Anzar mantan Kontras, juga Kusnan Hadi dan advokad Muhammad Sholeh SH yang melakukan gugatan Pra Peradilan atas di terbitkannya SP3.

Sidang pertama gugatan SP3, alih-alih pihak Polrestabes Surabaya sebagai tergugat tidak hadir, sehingga sidang ditunda Senin depan 13 Oktober 2020.

“Ada Apa Dengan Polrestabes Surabaya Dalam Kasus Penjarahan 420 Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) ?” tanya Singky. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours