JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Kasus pemindahan satwa surplus kebeberapa tempat satwa lain di Indonesia masih menyisahkan permasalahan hukum. Perhati satwa Surabaya, Singky Soewadji terus mempertanyakan satwa KBS sebanyak 420 satwa milik Kebun Binatang Surabaya tidak jelas keberadaannya sampai sekarang.
Bahkan sejak pengelolaannya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kota Surabaya, justru walikota Surabaya melakukan pembiaran terhadap satwa-satwa tersebut. Sampai akhirnya, kasus ini dihentikan penyelidikannya (SP3) oleh pihak Kepolisian (Polrestabes) Surabaya.
Kemudian permerhati satwa Surabaya, Singky mengirimkan surat permohonan hearing di DPRD kota Surabaya agar permasalahan kasus tersebut yang diduga kuat telah merugikan negara hingga ratusan miliar itu. Namun permohonan hearing oleh DPRD kota Surabaya seakan tidak mendapat respon positif.
BACA JUGA :
- 48 Ribu Lebih Warga Surat Ijo Jatuhkan Pilihan Pada Paslon MAJU Di Pemilukada Surabaya
- Haris Azhar : SP3 Kasus Satwa KBS Mencurigakan
- Kasus Satwa KBS Terus Bergulir Ke Praperadilan
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, A Hermas Thony menegaskan, bahwa pihaknya meminta agar komisi B segera melakukan hearing terhadap kasus tersebut.
“Saya minta agar komisi B yang menangani perekonomian untuk menggelar hearing kasus ini. Saya berharap aset satwa KBS bisa diketahui dengan jelas dan kembali lagi ke Surabaya,” ungkap Thony, usai hadir dalam acara penetapan nomor urut paslon untuk Pilkada Surabaya 2020, di Hotel Singgasana, Surabaya beberapa waktu yang lalu, Kamis (24/09).
Disinggung kapan hearing akan diakukan? apakah masih menunggu Pilkada Surabaya selesai? Thony menjawab, Tidak ada hubungannya kasus satwa KBS ini dengan pilkada. “Segera kami akan kita hearingkan, Saya meminta agar Komisi B segera mengundang berbagai pihak terkait dengan kasus tersebut,” jelasnya.
Tony menambahkan, ini semangatnya untuk menyelamatkan aset negara berupa satwa yang dilindungi oleh negara. Sedang Surabaya sendiri, sambung Thony, Surabaya telah mendapat ijin konservasi. Rencananya satwa-satwa yang nilainnya hingga ratusan miliar itu bisa kembali dikembalikan ke Surabaya.
“Ya, kita punya tempat untuk konservasi, rencana kawasan konservasi tersebut bisa ditempati hewan-hewan yang dilindungi, seperti Komodo misalnya. Surabaya diakui dunia internasional yang berhasil mengembangbiakkan satwa yang dilindungi tersebut,” terangnya.
Untuk diketahui, historikal penjarahan 420 ekor Satwa KBS yang dihimpun dari narasumber H Soleh Ismail Mukadar, SH
Berikut penuturannya pada media ini, dalam pertemuan dikediaman saya, dua hari lalu, saya juga menjelaskan kepada Adi Sutarwijono selaku Ketua DPRD Surabaya bahwa kasus penjarahan 420 satwa yang dilaporkan pemerhati Satwa Singky Soewadji kepada komisi B DPRD Surabaya adalah kasus yang layak dibahas oleh DPRD Surabaya.
Karena, Pertama ketika bagi-bagi satwa dengan alasan KBS over populasi itu dilakukan secara ilegal sebelum KBS dikelola oleh Pemkot Surabaya.
Risma sebagai Walikota pernah ikut marah, karena kasus itu dan melaporkannya ke KPK, tapi karena ada yang menjanjikan akan memudahkan izin kepada Pemkot untuk mengelola KBS, berikut berbagai fasilitas untuk KBS maka Risma memilih diam dan tidak lagi mempersoalkan kasus tsb.
Mengapa harus diangkat lagi ? Karena, pertama, Janji mereka memberikan berbagai fasilitas kepada KBS hanya tinggal janji, kecuali melepaskan tanggung jawab pengelolaan kepada Pemkot Surabaya dan kedua tindakan penjarahan yang nyata adalah tindak pidana itu dilakukan SP3 tanpa alasan jelas.
Maka sudah seharusnya DPRD Surabaya ikut membantu kasus yang sama, agar tidak jadi Preseden buruk dalam dunia konservasi Indonesia. (JB01)