Wakil Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Buka Konsultasi Pengajuan Dana Hibah Kementerian

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Dampak pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan sosial dan perekonomian global termasuk Indonesia. Masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merasakan dampak yang cukup signifikan akibat badai wabah virus corona ini.

Wakil Ketua DPRD surabaya, Reni Astuti mengatakan, salah satu program yang telah disiapkan pemerintah yakni bantuan kepada UMKM. Program tersebut kurang lebih sama dengan jaring pengaman sosial.

“Saya mendorong agar pemerintah kota segera jemput bola,” kata Reni.

Dia menekankan, supaya pelaksanaan program tersebut tepat sasaran, berdasarkan data dari kelompok penerima.
Berikutnya, penyaluran harus dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat dan tepat. Untuk itu, emkot memiliki peran penting sebagai penyalur program bantuan ini.

BACA JUGA :

Seperti, sosialisasi juga perlu dilakukan pemerintah kota. Supaya UMKM yang memenuhi kriteria bisa segera mengajukan.

“Tidak ada salahnya pemerintah kota pro aktif, bisa menjadi fasilitasi, untuk kemudian bantuan dari pusat bisa dirasakan warga Surabaya,” kata Reni.

Oleh karenanya, sambung Reni, diperlukan layanan konsultasi. Termasuk, bagaimana mekanisme penyaluran dana ini. Namun karena faktor pandemi, ia menyarankan dapat dilakukan seefisien mungkin. Menggunakan cara-cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat.

“Saya sarankan membuka layanan konsultasi online. Ini untuk memudahkan warga Surabaya yang ingin mengetahui program ini dan bagaimana cara mendapatkannya,” jelas Reni.

Ia menambahkan, program bantuan dari kementrian di kondisi pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Apalagi bagi, UMKM. “Kalau secara nilai 2,4 juta per orang, itu mau tidak mau dalam kondisi terdampak seperti ini saya kira itu tetap dibutuhkan UMKM,” ungkapnya.

Selebihnya pemkot harus informatif. Reni mengharap, dana ini segera tersalurkan. Tidak ada alasan molor.
“Kalau PHP kan kasihan. Sudah didata tapi tidak dapat. Ini peran pemerintah kota,” paparnya.

Ditambahkan Reni, kalau misal dengan 2,4 juta ternyata belum menuntaskan persoalan. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran pemerintah kota kedepan.

“Apa intervensi pemerintah kota terhadap UMKM ini,” pungkasnya. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours