JURNALBERITA.ID – SIDOARJO, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 sudah memasuki tahapan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon sampai tanggal 11 September 2020. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 19 Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada 2020 yaitu: Kabupaten Blitar, Gresik, Jember, Kediri, Lamongan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, serta Kota Blitar Pasuruan dan Surabaya.
Untuk Kabupaten Sidoarjo telah ada tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar ke KPU Kabupaten Sidoarjo yaitu: Bambang Haryo Soekartono – M. Taufiqulbar yang diusung Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PKS, dan PPP, Kelana Aprilianto – Dwi Astutik yang diusung PAN dan PDIP, Ahmad Muhdlor – Subandi yang diusung PKB
Ditengah pandemi virus corona19 yang terjadi saat ini dan bertambahnya pemilih pemula, ada kekhawatiran keengganan para pemilih datang ke bilik suara untuk menggunakan hak suaranya, hal ini sangat disayangkan dalam sebuah “pesta demokrasi” yang akan memilih Kepala Daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan.
Pemilih pemula dapat menjadi salah satu elemen yang berpotensi sebagai penyumbang angkat Golput yang cukup tinggi karena ketidaktahuan mereka akan suara dalam menentukan pemimpin pilihannya kedepannya. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemilih pemula agar lebih terbuka dengan hal-hal yang terjadi terkait sosialisasi (pesta rakyat) untuk memilih figur pemimpin.
BACA JUGA :
- Paslon EC-AR Ikuti Tes Kesehatan Lanjutan Di Graha Amertha Surabaya
- Tes Kesehatan Lanjutan Paslon MAJU Tidak Hadir, Begini Penjelasan Direktur Media Imam Syafi’i
- Reni Astuti : Pencairan Gaji 13 Ditunggu-tunggu PNS Yang Berhak Menerima
Golput adalah hak politik setiap warga negara dan merupakan pilihan siapapun, tapi jelas bukan pilihan yang bertanggung jawab. Karena dengan golput warga negara tersebut menunjukkan ketidak pedulian dengan terciptanya suasana demokrasi di Indonesia. Tingginya angka masyarakat yang tidak menggunakan hak politik dalam memilih atau golput dalam pemilihan pilkada, menjadikan indikasi akan ambruknya demokrasi. Demokrasi yang semestinya dilakukan oleh rakyat dalam memilih calon pemimpinnya. Fenomena golput sesungguhnya menyisakan banyak pertanyaan, apa yang menyebabkan meningkatnya angka golput? kenapa masyarakat lebih memilih golput ? apakah mungkin tidak ada calon pemimpin yang berkualitas ?
Dalam konteks perpolitikan bangsa Indonesia saat ini, angka meningkatnya golput terkait dengan tingkah laku elite politik. Pertanyaan secara filosofis adalah apakah benar elite politik di Indonesia sekarang ini benar-benar berjuang untuk nasib rakyat Indonesia ? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sekarang ini mengalami kebangkrutan politik. Politik di Indonesia bukan lagi ditujukan untuk semangat memperjuangkan nasib seluruh rakyat Indonesia atau untuk memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, melainkan politik di Indonesia lebih menekankan pada individu dan partai ketimbang kepentingan rakyat. Perpolitikan di Indonesia kian semakin parah dan rusak, menghalalkan segala cara, tidak mengerti mana yang halal dan haram. Politik di Indonesia sangat busuk dan kotor sekali. Fenomena itulah yang menyebabkan angka golput semakin tinggi.
Ada beberapa faktor kenapa masyarakat Indonesia banyak yang golput? Pertama, rakyat mengalami kurangnya kepercayaan terhadap calon pemimpin. Kandidat yang memiliki track record yang buruk dan terkena banyak kasus jelas akan sulit dipilih oleh rakyat.
Kedua, golput dilakukan oleh pemilih karena itu merupakan sebagai bentuk protes masyarakat dan keputus-asaan masyarakat dengan janji-janji calon pemimpin yang tidak pernah direalisasi, sehingga rakyat terlanjur pesimis. Selain itu, memburuknya citra elite politik dengan adanya praktik korupsi semakin membuat partisipasi pemilih menurun dan telah mencederai hati pemilihnya. Banyaknya pemimpin yang terseret dalam hukum tentang praktik korupsi semakin membuat partisipasi pemilih tidak mau melakukan hak pilihnya. Masyarakat sejatinya memiliki trauma akan memilih calonnya.
Ketiga, kurangnya informasi tentang pilkada yang disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pemilu. Selain itu, pemilih pun tidak kenal dengan sosok yang akan dipilihnya, melalui track recordnya, partai apa saja yang mengusungnya. KPU sebagai bagian dari penyelenggara dalam pemilu, pilkada harus juga menebarkan banyak baliho, atribut-atribut lainnya yang mengajak pemilih agar berminat menggunakan hak pilih dan hak politiknya.
Keempat, adanya upaya dari pihak tertentu yang sengaja atau tidak sengaja, yang sifatnya menghalangi atau membuat seseorang sulit/tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Upaya menghambat ini biasanya dilakukan oleh salah satu pihak atau kelompok pendukung dari calon pemimpin. Upaya menghalangi seseorang untuk memilih juga telah mencederai makna demokrasi. Warga negara yang baik pun harus menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon pemimpinnya.
(Sumber : Syahrul Kirom, M.Phil)
Berdasarkan kekhawatiran tersebut di atas, Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran dan Putra Putri TNI-Polri (KB FKPPI) Kabupaten Sidoarjo yang dikomandani Afrizal Al akan mengundang ketiga pasangan calon Pemimpin Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menyampaikan visi-misi serta program kerja calon dalam memimpin Kabupaten Sidoarjo untuk masa lima tahun kedepan dihadapan para pemilih pemula yang juga merupakan kader FKPPI Kabupaten Sidoarjo. Adapun acara tersebut, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020.
“Kami ingin para pemilih pemula dapat mengenal lebih dekat para calon pemimpin Kabupaten Sidoarjo dengan program kerjanya, sehingga para pemilih pemula dapat memilih mana pemimpin yang menurut mereka terbaik dari ketiga calon yang ada, yang pada gilirannya angka golput dapat ditekan semaksimal mungkin. Dengan pemaparan program kerja yang dilakukan oleh para calon, pemilih pada khususnya pemilih pemula tidak memilih kucing dalam karung” ucap Afrizal.
Untuk suksesnya acara dimaksud, Afrizal Al, Selasa 8 September 2020, didampingi pengurus KB FKPPI Kabupaten Sidoarjo, Ida Sawatri (Sekretaris), TM. Fuad Hassan (Bendahara) melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo.
Kunjungan ini selain dalam rangka meningkatkan silaturahmi, kami juga berdiskusi terkait peraturan dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU, jangan sampai apa yang akan kami lakukan dapat melanggar peraturan dan/atau ketentuan, baik dari sisi tempat yang akan kami gunakan dan juga waktunya, ujar Ida.
Fuad yang juga merupakan lulusan ToT Diklat Kader Bela Negara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Badiklat Kementerian Pertahanan menambahkan, saat ini perwujudan Bela Negara tidak selalu harus dengan mengangkat senjata atau berperang, namun keikutsertaan para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam berdemokrasi dapat dikategorikan perwujudan Bela Negara.
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Mukhamad Iskak sangat berterimakasih kepada KB FKPPI Kabupaten Sidoarjo yang akan melakukan acara tersebut di atas, KB FKPPI Kabupaten Sidoarjo telah membantu salah satu tugas kewenangan KPU yaitu menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat, dalam hal ini mengenalkan para calon kepada masyarakat.
Agung Nugraha, sebagai Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengapresiasi upaya yang akan dilakukan oleh KB FKPPI Kabupaten Sidoarjo, hal ini merupakan peran aktif elemen masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi, semoga upaya tersebut bisa dicontoh oleh elemen masyarakat lainnya. (*JB01)
