JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Shobir mengingatkan supaya Pemkot Surabaya tidak terburu buru menerapkan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Karena penyebaran covid19 yang masih tinggi.
Peringatan itu disampaikan menyusul rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membuka Proses Belajar Mengajar (PBM) di 21 SMP ditengah pandemi covid19.
“Jika terburu buru resikonya pada nyawa, semua tidak ada yang tahu mereka ini OTG atau tidak, belum termasuk guru yang mengajar. Untuk jumlah siswa di surabaya aja mencapai 500 ribu mulai TK, SD, SMP, SMA, belum termasuk guru,” terangnya.
BACA JUGA :
- Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Cairkan Sisa Anggaran Pilkada
- Dinilai Mirip Risma, Relawan Risma Dua Periode Dukung Reni Astuti Maju Pilkada
- untut Bisa Bekerja Kembali, Para Pekerja Seni Luruk Balai Kota Surabaya
Politisi PKS itu kembali mengatakan, siapa yang bisa memberikan garansi aman, jika sekolah dibuka untuk proses belajar mengajar secara tatap muka. “Jika dipaksakan, pelajar dan guru harus mempunyai surat sehat terlebih dahulu” jelasnya.
Ibnu Shobir mengkhawatirkan kalau sekolah dipaksakan buka dengan tatap muka, bisa menjadi klaster baru. “Siapa yang mau bertanggung jawab jika itu terjadi,” tambahnya.
Menurut Shobir semua yang terlibat belum siap kalau sekolah di buka, mulai dari guru maupun pelajar. Karena siap itu tidak hanya sarana saja, seperti menyiapkan Hand Sanitizer, tempat cuci tangan. Namun yang susah itu adalah mengendalikan perilaku baru, seperti menggunakan masker, atau mereka mau jujur jika sedang demam.
“Pengendalian sikap yang sulit jika sekolah dipaksa tatap muka,” jelasnya.
Shobir kembali mengatakan, pendidikan harus tetap berjalan. “Sampai saat ini saya belum melihat pemkot melakukan pendampingan bagi siswa yang belajar di rumah yang menggunakan sistem daring,” pungkasnya. (JB01)