JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Sejumlah wali murid di Surabaya melakukan aksi demo di gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka menuntut kejelasan sistem domisili yang berbenturan dengan sistem zonasi dalam PPDB.
Orasi aksi demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya yang disampaikan tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan dengan penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada PPDB tahun ini. Mereka juga membawa sejumlah poster salah satunya bertuliskan. “Wakil Rakyat Harus Peduli Pendidikan dan Anak Bangsa Butuh Pendidikan Perhatikan” salah satu tulisan di spanduk yang dibawahnya.
BACA JUGA :
- Sistem Zonasi Masih Bermasalah, Reni Minta Pemkot Modifikasi Penerapannya
- Wakil Ketua DPRD Reni Astuti Apresiasi Inisiasi Dispendik Untuk Bantu Warga MBR
- Dukung Kepala BNP2TKI, Mazlan : Beranguskan Mafia Penempatan PMI
Aksi demo ditemui Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama beberapa anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Mereka menemui para pendemo sekaligus menampung semua aspirasi yang disampaikan.
“Tidak sesuai, sedangkan kita datang ke Kepala Sekolah minta data domisili tidak dikasih. Harapan kami dan minta tolong di situ ada sekolahan, namun kita tidak bisa menikmati, jangan orang jauh yang menikmati,” kata Indah Sutoko, salah satu orator aksi di DPRD Kota Surabaya, Kamis (02/07).
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah bersama dengan anggota komisi dr Akmarawita Kadir, Hari Santosa menemui dan menampung aspirasi mereka.
“Saya menerima cukup baik aspirasi bapak ibu. PPDB ini, sistem zonasi baru tahun kedua. Kita tahu saat ini masa pandemi semua pada keterbatasan. Termasuk niat kita ingin berkomunikasi harus via WA,” ungkap Khusnul.
Dalam kesempatan tersebut, Khusnul juga menyampaikan jika Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah sepuluh nomor online yang bisa diakses oleh wali murid untuk melakukan pengaduhan.
“Kami menerima masukan ini, nanti akan kita rapatkan pada siang hari ini,” tegas Khusnul. (JB01)
