JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Wali murid warga kota Surabaya mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya, kunjungan warga ini terkait dengan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
Banyak wali murid yang tidak puas dan merasa terzhalimi terhadap sistem penerapan zonasi yang dilakukan dinas pendidikan (dispendik) kota Surabaya. Bahkan mereka mengaku tidak mempunyai kesempatan buat sekolah anaknya, karena terkendala wilayahnya yang terbatas dengan jarak zonasi.
“Ditempat saya itu, untuk masuk ke sekolahan negeri semua tidak bisa. Karena jarak sekolah dengan rumah kami sangat jauh. Jadi sekitar satu RW anak anaknya itu tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Jadi kita tidak punya kesempatan gara-gara jarak. Sedangkan anak kita belajar itu nilai yang dikejar, tapi karena zonasi anak saya mental gk bisa kemana mana,” ujar Rahayu, salah satu wali murid dari kelurahan Gading, Rabu (01/07) di gedung DPRD Kota Surabaya.
BACA JUGA :
- Wakil Ketua DPRD Reni Astuti Apresiasi Inisiasi Dispendik Untuk Bantu Warga MBR
- Budi Leksono Apresiasi Kampung Tangguh Genteng Bandar Surabaya
- Sujud Risma Dihadapan IDI Menunjukkan Ketidakmampuannya
Rahayu mengatakan, pada dasarnya lokasi rumah yang ditinggali dekat dengan sekolahan SMP negeri, seperti SMP 15 yang jaraknya tidak sampai satu kilometer jika ditarik jalur lurus.
“Di SMPN 15 juga gak bisa, padahal jika kita mengambil jarak lurus deket menurut google 1 kilometer. Dari rumah saya deket sekali. Padahal kalau di tarik jalan lurus deket sebetulnya, gak nyampek satu kilometer,” kata ibu tiga orang anak ini.
Rahayu berharap, ada kelonggaran terhadap para warga yang terhambat jalur zonasi. Seharusnya ada kesempatan untuk semua warga mendapatkan sekolah negeri. Karena selama ini dirinya, berusaha mengenjot anaknya belajar untuk mendapat nilai yang tinggi agar dapat masuk di sekolah terbaik.
Sementara kehadiran wali murid di gedung DPRD kota Surabaya ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti.
Reni mengatakan, bahwa nasip warganya yang memprihatinkan karena penerapan sistem zonasi pada PPDB. Terlalu banyak beban yang dipikul warga kota Surabaya, jangan ada penambahan beban itu hanya karena sistem zonasi, sehingga menghambat proses sekolah anak-anak.
“Jadi sampai kapanpun mereka mengatakan kalau seperti ini kondisinya tak akan pernah bisa masuk di SMP Negeri. SMP negeri biayanya kan tidak ada, mayoritas yang datang kesini dari masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Reni.
Dirinya berharap Pemkot Surabaya memikirkan lagi terhadap penerapan sistem zonasi. Pada dasarnya, menurut Reni sistem ini bagus, tapi harus ada modifikasi dan penyesuain kalau mau diterapkan.
“Zonasi secara umum maksudnya bagus, karena ini menjadikan semua sekolah itu berkualitas. Memiliki imput yang rata. Ada kondisi lain yang harus dipertimbangkan di wilayah tertentu,” tukas Reni. (JB01)