JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Sebuah catatan Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, Reni Astuti terkait anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Surabaya yang disodorkan pada DPRD Kota Surabaya oleh Wali Kota Surabaya 2020 sebesar Rp 196 miliar. Ditambah lagi dengan anggaran tidak terduga senilai Rp 12,5 miliar.
Total anggaran yang dipersiapkan dalam kondisi wabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 menjadi Rp208,9 miliar. Dari angka itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru memanfaatkan sekitar 23 persennya. Ada anggaran sebesar Rp 161 miliar untuk aspek sosial yang belum tersentuh oleh Pemkot, sebab Pemkot masih mengoptimalkan bantuan yang terus mengucur dari Kementerian Sosial, Pemprov Jatim serta bantuan yang berasal dari pihak swasta, disampaikan Reni Astuti dari fraksi PKS, Senin (15/06).
BACA JUGA :
- DPRD Kota Surabaya Apresiasi Atas Dedikasi UNAIR Bantu Penangan Covid-19
- Berpotensi Penyebaran, Dokter Akma Sarankan SPA & Massage Sebaiknya Jangan Buka Dulu
“Adanya bantuan-bantuan tesebut perlu kita syukuri. Sehingga kemudian, kita masih punya alokasi untuk
anggaran penanganan covid,” ujarnya.
Namun demikian, Reni menambahkan, harus dipastikan lagi terkait dengan problem sosial
di Surabaya apakah benar-benar sudah tidak ada. Kalau sekiranya masih ada warga yang kesulitan,
maka pemerintah kota (Pemkot) jangan sampai tidak melakukan intervensi apapun.
Lanjut Reni, disampaikan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini kesejumlah media, bahwa Pemkot benar-benar melakukan penghematan, secara subtansi saya setuju. Penghematan adalah langkah yang baik. Tetapi yang tidak kalah penting adalah tidak hanya penghematan, dalam kondisi darurat pandemi covid-19 saat ini.
“Yang dibutuhkan adalah, ketepatan, tepat dalam penganggaran dan langkah strategis kebijakan yang diambil oleh Pemkot untuk masyarakat,” ucapnya.
Ketika pasien terkonfirmasi positif covid-19 di Surabaya mulai merangkak naik sejak Maret hingga 14 Juni, kumulatif konfirmasi positif mencapai angka 4014, sembuh 1269 dan meninggal 317 dari nol kasus dipertengahan Maret.
“Hal tersebut semestinya menjadi evaluasi yang mendalam bagi Pemerintah Kota, diantaranya adalah alokasi anggaran dan penggunaan anggaran hingga saat ini. Optimalisasi Anggaran, Untuk Apa?,” tanya dia.
Dan saat Pemkot Surabaya tidak ambil kebijakan memperpanjang PSBB, Walikota telah menyiapkan Perwali dan menandatangi Pakta Integritas berisi lima poin yang menjadi komitmen bersama yang sudah ditandatangani tiga kepala daerah dari Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.
“Poin Pertama, yang mau saya sampaikan adalah, Pemerintah daerah diminta untuk mengerahkan ketersediaan sumber daya personel, materiil, prosedur, hingga anggaran yang dimiliki untuk pencegahan dan penanggulangan
covid-19,” beber Reni.
Dengan poin tersebut sambung dia, maka Pemkot Surabaya harus mengerahkan dan mengoptimalkan APBD guna penanganan covid-19. “Kalau dengan alasan penghematan, Pemkot tidak memberikan support anggaran pada program yang sifatnya unggulan dan signifikan dalam penanganan covid-19, saya kira itu kurang tepat,” kata Reni.
Saat ini, angka kasus covid di Surabaya masih sangat tinggi, Pemkot sudah memperpanjang PSBB hingga 3 jilid,
seharusnya saat ini menjadi momen yang penting, kritis dan krusial dalam penanganan covid. Program dan upaya yang biasa-biasa di waktu lampau tidak dapat diteruskan dengan biasa pula. Harus pol-polan mengerahkan sumber daya yang dimiliki Surabaya dalam bentuk apapun, selama aturan membenarkan, terangnya.
“Dukungan dari luar seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta tentu patut kita syukuri. Tetapi jangan sampai kita tidak mengoptimalkan anggaran yang kita siapkan yaitu anggaran dalam penanggulangan covid-19,” ujar dia.
Menjalankan Pakta Integritas
Per 10 Juni Walikota telah menandatangani Perwali no 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal
Baru di Masa Pandemi Covid-19. Terkait normal Baru. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebelummenjalankan new normal menurut WHO. “Meski ini tidak dijadikan pemkot sebagai acuan saya mendorong 6 hal tersebut menjadi fokus perhatian,” jelas Reni.
Dimana 6 hal tersebut diantaranya adalah terbukti bahwa transmisi covid telah dikendalikan; kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina; mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap daerah yang memilki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental dan pemukiman padat; pencegahan di tempat kerja ditetapkan; risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan; masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi.
Atas hal tersebut saya mendorong optimalisasi cadangan anggaran yang ada di fokuskan pada hal
berikut :
1. Pemkot harus memperkuat pengadaan infrastruktur kesehatan di RS rujukan dan non rujukan dan puskesmas, juga perhatian penuh untuk keselamata dan kesejahteraan tenaga kesehatannya. Kemudian pemerintah kota juga harus memastikan betul untuk test, tracing , treatment dan isolasi diperkuat dengan opsi-opsi misalkan skema jika bantuan dari BIN dan BNPB sudah tidak ada di Surabaya.
“Kita tidak boleh hanya bersandar dan menggantungkan diri pada bantuan. Beberapa waktu yang lalu saya juga
sudah mengusulkan alokasi untuk mobile lab. Walau Surabaya sudah peroleh bantuan mesin tes PCR yang
dioperasikan di lab permanen. Saya pikir mobile lab juga perlu dimiliki karena lebih fleksibel mendekati warga yang tersebar se Surabaya,” ucapnya.
Kata kuncinya hal penting terkait aspek kesehatan harus menjadi perhatian utama, imbuhnya.
2. Pada aspek partisipasi masyarakat, beberapa hari ini Pemkot banyak meresmikan kampung tangguh wani lawan covid sebagai program unggulan dan diharap signifikan dalam penanganan covid-19, semestinya harus mendapatkan support anggaran. Makna penghematan seharusnya tidak membelanjakan sesuatu yang tidak perlu, tidak prioritas.
Jika kampung tangguh ini dianggap sebagai prioritas maka sebaiknya disupport anggaran. Dari 1.360 RW di Surabaya. pemerintah perlu melakukan mapping agar kampung tangguh minimal ada diseluruh RW di Surabaya, terutama wilayah zona merah sehingga penanganan covid harus dimaksimalkan.
“Yang disupport anggaran dan yang swadaya harus dipetakan. Saya kira APBD kita mampu untuk itu dan ini bukan berarti mengabaikan semangat gotong royong yang sudah menjadi kebiasaan warga Surabaya,” kata Reni.
3. Pada aspek sosial, harus dipastikan tidak ada warga Surabaya yang MBR dan terdampak yang belum menerima.bantuan sosial. Idealnya warga mendapatkan bantuan dengan besaran yang sama. Saat ini ada yg dapat 600 ribu per bulan ada yang 200 ribu perbulan atau paket sembako.
“Yang dikhawatirkan jika ada warga yang kondisi lebih tidak mampu namun mendapatkan bantuan dengan nilai yang lebih kecil. Hal ini semestinya harus diperhatikan pemkot,’ tukas Reni. (*)
