JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Dimasa transisi menuju new normal dan menjelang persiapan mulai dibukanya kembali dunia pendidikan pesantren di Surabaya pada 15 Juni 2020 mendatang. Diharapkan saat dunia pendidikan kembali dibuka tidak ada lagi penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19, disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah dari fraksi PKB.
Menurutnya, dari 162 pesantren yang tersebar di kota Surabaya ini hendaknya juga menjadi perhatian dan ada campur tangan dari pemerintah kota Surabaya.
BACA JUGA :
- Catatan Redaksi : Kebijakan Pemkot Sebelum Masa PSBB Dilaksanakan Di Surabaya
- Catatan Reni Astuti : Ketidakefektifan Pelaksanaan PSBB Di Surabaya Jangan Terulang Dimasa Transisi
- Kapasitas & Kapabilitas Awey Cukup Mampuni Untuk Dampingi Machfud Arifin
- Golkar Akan Sodorkan Dua Nama Bacawawali Ke Machfud Arifin
Alasanya kata Laila, saat berlangsunganya kegiatan belajar mengajar di pesantren tidak lagi mengkhawatirkan bagi penghuni pesantren lainnya dimasa transisi new normal saat ini. 
“Guna memastikan keberadaan 162 pesantren yang tersebar di kota Surabaya supaya saat kegiatan belajar mengajar di pesantren tidak mengkhawatirkan lagi,” terang Laila, ditemui diruang kerjanya DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/06).
Agar tidak muncul kasus klaster baru dilingkungan pesantren, maka dirinya meminta agar Pemkot Surabaya juga bisa memperhatikan dan membantu menyediakan rapid test secara gratis. Hal ini lantaran biaya rapid test itu mahal, ujarnya.
Laila menambahkan, bagi santri dan santriwati diharuskan untuk dirapid test sebelum memasuki area pesantren. Ini untuk menjaga setrisasi lingkungan pesantren sebagai klaster baru penyebaran Covid-19 di Surabaya.
Bagi santri maupun santriwati yang reaktif dari hasil rapid test tersbut supaya diisolasi mandiri oleh pihak keluarganya, imbuh Laila.
“Para santri itu kan bisa dari berbagai daerah, jangan sampai setelah pesantren dibuka kembali justru mereka sebagi karier penyebaran dilingkungan pesantren terebut,” urai Laila. 
Selama ini Pemkot Surabaya belum menyentuh atau campur tangan terhadap pondok pesantren yang ada di Surabaya. Baik bantuan dalam bentuk sembako maupun bantuan untuk protokol kesehatan seperti bak cuci tangan portable, bantuan masker dan hand sanitizer ataupun bantuan dalam bentuk apapun, ucap dia.
“Pesantren di Surabaya adalah bagian dari tanggungjawab dari pemerintah daerah kota Surabaya. Karena keberadaan mereka berada di kota Surabaya,” terangnya.
Oleh karenanya lanjut Laila, Pemkot perlu juga memperhatikan keberadaan pesantren di Surabaya menjelang dibukanya pesantren untuk kegiatan belajar mengajar.
“Kita hanya mau memastikan adanya campur tangan pemerintah menjelang dibukanya kembali pesantren buat santri dan santriwati. Paling tidak ada bantuan untuk sarana dan prasarana kesehatan dilingkungan pesantren tersebut,” kata Laila. (JB01)
