JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunia (BLT) Dana Desa tahap pertama, dan persiapan pelaksanaan tahap kedua agar tepat sasaran. Beberapa aktivis di kabupaten Sampang turun langsung kejalan yakni, GPN, JAKA JATIM, MDW, GMPK, JWC, yg tergabung dalam gerakan bersama untuk kemanusiaan (Gebuk) Kabupaten Sampang.
Kurang transparannya data bantuan BLT DD salah satu ketua aktivis meminta langsung penjelasan dari Malik abdullah selaku Kepala Dinas DPMD kabupaten Sampang. Para aktivis meminta agar supaya Kadis DPMD untuk menjelaskan terkait keterlambatan proses pencarian dana bantuan BLT-DD di Kabupaten Sampang.
BACA JUGA :
- Catatan Reni Astuti : Ketidakefektifan Pelaksanaan PSBB Di Surabaya Jangan Terulang Dimasa Transisi
- New Normal, Pelanggar Protokol Kesehatan Disanksi
- Awi : Rapid Test Masal Sinergi BIN-Pemkot Surabaya Percepat Penanganan Covid-19
Aksi turun kejalan yang dilakukan GEBUK, supaya data PKM yang Ada di desa ataupun di kota bisa transparan dan tidak ada yang di tutupi. Mereka menuntut agar Kepala Dinas DPMD mundur dari jabatannya, lantaran kurang becus menangani permasalahn ini.
Sementara, Malik Abdulah saat temui pendemo di depan kantor DPMD menjelaskan, ada sekitar 18 desa di Kabupaten Sampang tidak menghendaki pencairan tunai. dikarenakan ada resiko adanya data ganda. Sebab menurut dia, data penerima double dengan pencairan bantuan sosial tunai (BST).
Lanjut Malik, untuk itu pihak perangkat desa dari 18 desa di Kabupaten Sampang menarik kembali data yang sudah masuk ke Dinas DPMD. “Mereka merevisi data tersebut , hingga sampai saat ini, dari 18 desa di kabupaten Sampang ada beberapa desa yang belum menyetorkan kembali data itu,” dalihnya.
Terpisah, Ketua GPN (Generasi Peduli Negeri) Rolis Sanjaya memaparkan, bahwa dirinya bersama yang lain meminta agar semua data pemerima bantuan yang di desa harus transparan.
“Kalau Bisa H Malik selaku Kadis DPMD Kabupaten Sampang Mundur dari jabatannya, karena kami menilai kinerja dari H Malik kurang Becus,: tegas Rolis.
Rolis menambahkan, bahwa dirinya patut menduga terlalu banyak kong-kalikong terkait bantuan yang bersumber dari Dana Desa tersebut. (W4H/JB01)
