Hadi Pranoto Minta Agar Permintaan Maaf Bank Mega Kembang Jepun Dipublis di Media

Perwakilan Bank Mega Jl. Kembang Jepun Surabaya mendatangi kantor Advokad Dr Hadi Pranoto, SH, MH di Jl Karang Menjangan (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Perwakilan Managemen Bank Mega hari  Jumat kemaaren (05/06) sekitar pukul 11.00 Wib mendatangi Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH, MH & Rekan di Jl. Karang Menjangan III Surabaya.

Perwakilan Bank Mega Kembang Jepun diantaranya Erina, Busri dan seorang Supervisior Penagihan menemui Dr.Hadi Pranoto. Maksud kedatangan mereka sebagai tindak lanjut setelah didatangi pentolan Ormas Aliansi Madura Perantau, Pagar Jati dan Keluarga Marhaenis Jawa Timur terkait intimidasi yang dilakukan dua orang yang mengaku sebagai utusan Bank Mega.

BACA JUGA :

Hadi Pranoto menyampaikan, jika telah terjadi pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh dua orang yang mengaku suruhan Bank Mega tersebut membuat keluarga Hadi Pranoto merasa tidak nyaman. Padahal, Hadi Pranoto tidak punya sangkut paut dengan Bank Mega, apalagi tidak punya hutang kepada bank Mega.

Kejadian premanisme yang menimpanya itu serta merta memantik reaksi pentolan ormas tersebut. Akhirnya, perwakilan Bank Mega mendatangi Dr. Hadi Pranoto. “Mereka datang dan mengakui kekeliruan dan kesalahannya,” ucak Hadi, Sabtu (06/06) di Surabaya.

Menyadari tidak melakukan perbuatan sesuai kaidah perbankan yang baik dan benar. Menanggapi kedatangan mereka, Hadi menerima baik itikad mereka.

Namun kata Hadi, karena perbuatan premanisme itu berlabel Bank Mega, maka Hadi mensyaratkan agar manajemen Bank Mega membuat pengakuan bersalah secara tertulis, dan menyatakan permintaan maaf yang dipublikasi di media. Baik media cetak maupun media online secara berturut-turut selama 7 hari.

“Praktek premanisme terhadap semua nasabah yang sedang macet tidak diperkenankan secara hukum. Biar masyarakat luas bisa mengetahui permintaan maaf tersebut perlu di pulikasikan pada khalayak ramai lewat media,” tukasnya.

Menurut Hadi, masyarakat luas biar paham aturan dan hukum yang ada, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik yang benar. Dan adalah pembelajaran bagi semua perbankan di Indonesia khususnya di Surabaya agara tidak semena-mena dalam menghadapi permasalahan perdata.

“Ada jalur hukum yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan. Negara Indonesia adalah negara hukum jadi harus mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku,” pungkas pengacara senior ini. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours