JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Warga Kampung Dupak Masigit RW 02 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan merintis program “Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo” untuk mendukung pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 3.
Inisiator Kampung Tangguh Dupak Masigit Budi Leksono, mengatakan bahwa seluruh warganya telah berkomitmen mendukung program ini dalam rangka menjaga lingkungannya tetap terjaga dan terhindar dari penularan Covid-19.
Nasib warga terdampak Covid-19 harus mendapat perhatian dari semua elemen masyarakat maupun pemerintah. Kesulitan mereka adalah tanggungjawab semua lapisan masyarakat dan pemerintah, jadi jangan sampai keberadaan mereka menjadi terasingkan atau dikucilkan oleh lingkungannya, ditegaskan Sekeretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP, Budi Leksono.
BACA JUGA :
- Dua Program Kinerja Pemkot Menjadi Catatan DPRD Dalam LKPJ Wali Kota Surabaya
- Overload Sejumlah Rumah Sakit Di Surabaya Batasi Pasien Covid-19, Budi Leksono : Jangan Buat Masyarakat Tambah Resah
Budi Leksono yang akrab disapa cak Bulek selaku inisiator dikampungnya, mengajak agar warga setempat tidak mengucilkan warga yang terdampak. Justru kata Bulek, mereka perlu bantuan dan support dari pemerintah maupun semua elemen masyarakat.
“Jangan dikucilkan tapi disupport, agar mereka lebih kuat menhadapi cobaan wabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 ini,” ucap Bulek, Kamis (28/05) diruang kerjanya, geung DPRD Kota Surabaya, Jl Yis Sudarso Surabaya.
Lanjut dia, pembentukan Kampung Tangguh Covid-19 ini sesuai instruksi dari Gubernur, Kapolda, dan Pangdam untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Jatim. Sebab, tren penyebaran virus Corona di Surabaya terus naik.
“Kalau yang turun hanya dari gugus tugas baik provinsi maupun kota tidak bisa efektif pencegahan Covid-19. Maka itu, perlu didorong semua kelurahan membentuk Kampung Tangguh untuk mencegah penyebaran Covid-19,” terang Bulek
Selain itu, tambah cak Bulek, ada tiga hal yang diprioritaskan di Kampung Tangguh. Yaitu, ketahanan kesehatan, ketahanan ekonomi atau pangan, dan ketahanan sosial atau keamanan.
Dengan Kampung Tangguh ini, masyarakat diharapkan lebih berdaya dalam menghadapi pandemi Covid-19, imbuhnya.
“Kampung Tangguh ini mengedepankan sikap gotong royong di masyarakat dalam menghadapi dan meluruskan isu dari kampung tetangga bahwa kampung ini tempat penularan covid-19. Namun, saya yakin bahwa kampung ini bebas dari penularan virus, karena sebelumnya warga sudah melakukan isolasi mandiri,” kata Bulek.
Menurutnya, sikap gotong royong sebenarnya sudah terbentuk sejak lama di masyarakat. Hanya saja, sikap gotong royong di masyarakat belum terkoordinir dan terencana dengan baik.
Dengan dibentuknya Kampung Tangguh, Cak Bulek berharap, kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini lebih terencana dan terkoordinir dengan baik terlebih untuk meningkatkan kesadaran protokol kesehatan anjuran dari pemerintah.
“Giat Kampung Tangguh 24 jam juga didampingi dan dibina oleh tiga pilar (Camat, Kapolsek, Danramil) wilayah Bubutan. Sehingga kegiatannya lebih terencana dan terkoordinir,” ungkap dia.
Dengan demikian, lanjut Sekretaris Fraksi PDIP Surabaya ini, seluruh warga mengetahui kondisi lingkungannya dan ikut peduli melakukan pengawasan pada tetangga kanan dan kirinya. Selanjutnya warga tersebut diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri.
“Kami hanya mengupayakan agar pergerakan warga dapat dimonitor namun kunci pengendalian Covid-19 yang utama bukanlah pada pengurus Kampung Tangguh, tapi harus ada kesadaran diri warga dan tanggung jawab terhadap dirinya akan kesehatannya sendiri,” tukas dia.
Kapolsek Bubutan AKP Bambang Prakoso mengatakan, Keberadaan Kampung Tangguh tersebut merupakan bentuk dari kesiapsiagaan dan kemandirian menghadapi persoalan pandemi Covid-19.
“Kampung Tangguh ini juga menginisiasi warga kampungnya dengan gerakan tangguh bencana termasuk bencana nonalam seperti pandemi Covid-19 disiapkan secara manual,” imbuhnya.
Lanjutnya, dengan memberdayakan pengurus RT/RW untuk terlibat secara aktif dalam melakukan deteksi dini maupun kemandirian untuk mengedukasi warga menghadapi bencana nonalam maupun alam yang terjadi. (JB01)
