Disinyalir Pendataan BST Tidak Tepat Sasaran, Warga Polagan Datangi Kelurahan Polagan

Sejumah warga kelurahan Polgan Sampang pertanyakan data penerima bantuan sosial tunai (BST) (R14N)

JURNALBERITA.ID – SAMPANG, Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak pandemi corona virus disease 2019 atau disebut Covid-19 di Polagan masih menyisahkan permasalahan. Pasanya, pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang dianggap tidak tepat sasaran. Hal ini, membuat sejumlah warga Kelurahan Polagan, Kabupaten Sampang-Madura menggruduk kantor Kelurahan Polagan.

Lurah Polagan, Muhammad Rawi menyampaikan, bahwa pendataan terhadap warga penerima BST itu tidak tepat sasaran. “Karena banyak warga kami yang seharusnya layak menerimah bantuan tersebut, tapi tidak masuk dalam data penerimah bantuan,” terangnya pada jurnalberita.id, saat ditemui di kantor kelurahan Polagan Sampang, Jumat (29/05).

BACA JUGA :

Rawi begitu akrab disapa Lurah Polagan ini menambahkan, tidak ada keseriusan dari pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan data enerima bantuan itu, sehingga bantuan ini bisa lebih tepat sasaran pada orang yang berhak menerimahnya.

“Ada sebanyak 442 orang penerima yang layak mendapatkan bantuan. Yang mana, mereka (Warga) menerima Rp 600 ribu yang akan diterimah setiap bulan, selama tiga bulan kedepan,” kata Rawi.

Lanjut dia, pendataan tersebut berlangsung saat dirinya masih baru menjabat sebagai lurah Polagan. Jadi siapa-siapa yang mendapatkan bantuan itu, dirinya mengaku tidak tahu. Sebab sambung dia, data yang dipakai itu adalah data yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan.

“Bisa dibilang data itu ngawur dan tidak tepat sasarannya. Yang tahu data itu adalah lurah lama,” ungkap Rawi.

Data tersebut dari RT diberikan ke kelurahan, dari kelurahan ke Dinsos. Sedang penentuan layak tidaknya bukan kami, tapi pihak Dinsos, bebernya.

“Rekapan data penerima bantuan saya tidak menerima, hanya sebatas undangan dari pihak kecamatan dan sebelumnya tidak ada sosialisasi.  Pendataannya pun waktunya dadakan,” urai Rawi.

Terpisah, salah satu warga RT 05/ RW 05, Asmad yang seharusnya layak mendapatkan BST, tapi justru tidak mendaatkan bantuan itu. Dirinya merasa kecewa, karena di Kelurahan Polagan ini PNS (Pegawai Negeri Sipil) malah  mendapatkan BST.

“Apa gak kebalik mas, Masak PNS yang sudah mendapat gaji juga mendpatkan BST,”kata Asmad,.

Di RT 05 RW 05 Kelurahan Polgan ini yang mendapatkan BST ada 5 orang. Namun ungkap dia, tiga diantaranya adalah berstatus PNS aktif. “Dan satu diantaranya tergolong mampu, karena yang satu ini mempunyai mobil, apakah semua layak menerima?,” Asmad mempertanyakan.

BACA JUGA :

Sementara, Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan Polagan, Hasan Basri menerangkan, bahwa dirinya dapat instruksi dari Lurah untuk mengumpulkan data yang ada di RT nya.

“Perintah itu tanpa memberitahukan, soal ketentuan dan kareteria yang seperti apa. Jadi semua KK yang ada dalam RT saya ajukan ke kelurahan. Akan tetapi, yang menerima bantuan itu hanya sebatas 5 orang,” paparnya.

Kenapa di RT 05 hanya lima, sedangkan di RT lainnya banyak yang mendapatkan. Warga sempat mempertanyakan pada ketua RT 05.

“Warga mengira saya yang bermain, sesungguhnya saya sudah ajukan semua dan untuk menentukan siapa yang mendapatkan tentu bukan saya. Justru, kenapa diantara lima orang itu yang dapatkan BST ini hanya satu yang betul-betul layak, sedang empat yang lainnya salah sasaran. Karena tiga diantaranya berstatus sebagai PNS aktif,” tukas Hasan Basri. (R14N/JB01)

Share this post

No comments

Add yours