JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Perseteruan Ketua Fraksi dengan Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Kota Surabaya terus meruncing, adanya kabar tentang pergeseran poisisi Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Herlina Harsono Njoto sudah terlanjur menjadi konsumsi media. Namun menanggapi hal itu, dengan santai Herlina Harsono Njoto yang kerab disapa cece Herlina menanggapinya
Politik itu sangat dinamis dan tidak kakuh, pergeseran alat kelengkapan dewan adalah hal yang biasa. Akan tetapi apakah pergeseran dirinya sudah memenuhi elanggaran tatib partainya, cece Herlina mempertanyakan hal itu.
“Kalau saya mau digeser dengan legowo saya gak ada masalah. Politik itu kan dinamis tidak kakuh, yang jelas secara pribadi saya tidak setuju dengan kaitannya usulan pembentukan Pansus Covid-19,” papar Cece Herlina.
BACA JUGA :
- Beredar Video Viral Di Medsos Satpam Adhi Karya Halang-halangi Anggota Komisi A Lakukan Sidak
- Disinyalir, Posisi Herlina Terancam Dipecat Dari Ketua Fraksi Demokrat-NasDem
- Koalisi Fraksi Demokrat-Nasdem Akankah Berlanjut, Usulan Pansus Covid-19 Demokrat Nyebrang
- Lakukan Class Action, Warga Rungkut Gugat Adhi Karya Terkait Jebolnya Pipa PDAM
Namun, kata mantan Ketua Komisi A ini menjabarkan, secara institusi dirirnya tidak ernah mendapatkan mandat untuk meloloskan usukan pembentukan pansus itu.
“Justru saya balik mempertanyakan apakah usulan pansus tersebut adlah murni untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini yang saya khawatirkan bahwa usulan embentukan pansus tersbut hanya unutk memnuhi hasrat diluar Yos Sudarso,” terng cece Herlina, Rabu (20/05) ditemui diruang kerjanya gedung baru DPRD Kota Surabaya.
Sempat ada tudingan miring dari sekretaris fraksi Demokrat-NasDem, Imam Syafi’i bahwa pernah melakukan intervensi, Herlina balik menanyakan motif sikap Imam itu.
“Sebenarnya apa yang membuat Imam begitu tendesius terhadap saya dan pansus? Tidak hanya saya yang berubah pendapat, bahkan yang lisan mengatakan pendapatnya tetap, namun dia sendiri tidak hadir saat voting. Lalu kenapa serangan itu hanya kepada Herlina? Apa karena dianggap perempuan, dan bisa dilemahkan?,” ungkap Cece Herlina.
“Imam amnesia, saya tidak pernah mengatakan hal semacam itu apalagi terkait walikota. Mengkritik walikota adalah hal biasa bagi saya, tapi bukan karena order politis dan harsu murni aspirasi sebagai wakil rakyat. Bisa saja Imam mendapat informasi semacam itu, tapi tentunya bukan dari saya,” jelas cece.
Lanjut dia, wajar saja ada pertimbangan yang rasional. Hal ini demi kepentingan masyarakat. Legislator mengkritik Walikota, dan ketika menjadi gegeran pun lumrah. Dirinya mengaku kerab kali mengkritik pemerintah kota, namun dalam memberi kritikan, kritikan tersebut berupaya edukatif dan konstruktif, tidak srampangan, sambung cece Herlina.
Dia pun mengingatkan Imam, jika usulan awal pembentukan Pansus bukan berdasarkan kepedulian terhadap masyarakat. “Imam juga amnesia, usulan pansus itu bukan lahir alami dari fraksi maupun atas dasar kepedulian terhadap masyarakat. Harusnya Imam ingat betul bahwa pansus itu adalah order dari Miratul Mukminin, lengkap dengan draft surat usulan per fraksi. Yakni terkait beberapa hal, di antaranya terkait usulan PSBB, tranparansi anggaran, dan road map penanganan Covid-19,” bebernya.
Dalam rosesnya ke Banmus, imbuh cece Herlina, beberapa hari sebelumnya semua anggota DPRD mendapat data dari pimpinan DPRD terkait beberapa hal. Diantaranya tentang data anggaran yang dipersiapkan Pemkot sebesar Rp 196 miliar. Data pemberi dan penerima CSR, Distribusi APD ke RS, Data penerima Bansos dan lain-lain.
“Bahkan usulan pansus terkait PSBB juga sudah masuk jilid 2. Kalau kemudian data itu belum sempurna, saya beranggapan bahwa itu wajar. Toh saya tidak yakin kalau data itu diteliti secara seksama atau tidak,” lujar cece Herlina.
Herlina pun menyadari jika sikapnya itu, akan menimbulkan pro dan kontra. “Saya memahami dalam perkembangan sikap saya ini, akan ada sikap dari internal fraksi yang akan kontra. Pertimbangan politis akan menjadi alasan, kenapa pansus ini harus gol, ” urainya.
Dalam catatan cece Herlina, tidak ada keputusan partainya (demokrat) yang memerintahkan, agar dirinya selaku kader untuk mendukung pembentukan pansus Covid-19. Akan tetapi kata Cece Herlina, hanyalah perintah dari Miratul Mukminin.
“Marilah jujur terhadap diri sendiri, jujur pula terhadap masyarakat. Masyarakat sedang susah dan butuh uluran tangan para anggota dewan yang terhormat. Saya berpendapat, apa yang menjadi dasar usulan pansus itu sebenarnya sudah beberapa dipenuhi oleh Pemerintah Kota,” tukasnya.
Meskipun dilapangan, masih banyak kelambatan dan belum sempurna. ” Ya wajar lah ini persoalan pandemi secara global dan wabah baru. Jadi penanganannya masih mendapat kritik sana-sini. Faktanya Pemerintah Kota tidak duduk diam dan berdiam diri. Mereka terus bergerak merespon pengaduan anggota dewan dan terhadap permintaan masyarakat meskipun masih jauh dari kata optimal dan memuaskan bagi semuanya,” Pungkas cece Herlina pada jurnalberita.id.
Disinggung soal dugaan adanya pergeseran Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Herlina menegaskan, kalau partainya mengehedaki adanya pergeseran pimpinan fraksi itu hal yang wajar untuk mobilitas politik yang perlu dijalankan.
“Saya sama sekali tidak keberatan jika partai menghendaki. Dinamika itu hal biasa dalam perubahan alat kelengkapan dewan. Namun, perlu dipertanyakan sama Plt Ketua DPC partai Demokrat, bahwa keputusan yang diambil untuk tidak mendukung usulan pembentukan Pansus itu mutlak suatu kesalahan yang saya perbuat?. Dan apakah itu melanggar tatib partai Demokrat? silahkan tanyakan hal itu pada Plt DPC partai Demokrat kota Surabaya,” ucap dia, mempertanyakan letak kesalahan yang dia perbuat. (JB01)
