Hotline ‘Lapor Dewan’ Terima Banyak Aduan Masyarakat

Koordinator Hotline ‘Lapor Dewan’ Muhammad Machmud yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Inisiasi dari sembilan anggota dewan untuk menampung aduan dan keluhan dari masyarakat terdampak Covid-19 cukup mendapat apresiasi masyarakat kota Surabaya. Sedikitnya hingga hari ini, Kamis (14/05) ratusan aduan masyarakat terkait Pandemi Covid-19 yang diterima Hotline ‘Lapor Dewan’.

Koordinator ‘Lapor Dewan’ Muhammad Machmud menyampaikan, ada banyak aduan masyarakat yang telah tertampung. Keluhan mereka terkait dengan banyak faktor. Namun, mayoritas warga menyampaikan aduannya terkait penerimaan bantuan dari pemerintah, masalah PHK dan beberapa juga soal Covid-19.

BACA JUGA : 

“Banyak aduan yang sudah masuk hingga saat ini jumlahnya mencapai ratusan aduan. Mayoritas hampir 60 persen masyarakata mengadukan soal pemberian bantuan dari pemerintah,” papar Machmud, ditemui diruang rapat Komisi A DPRD kota Surabaya, Kamis (14/05).

Machmud menambahkan, di Kel. Pakal RW 01 terdapat aduan masyarakat yang mana sebanyak 120 KK yang warganya tergolong mampu justru terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah, sedang masyarakat kurang mampu malah tidak terdaftar sebagai enerima bantuan.

“Hampir satu yakni sebanyak 120 KK RT di Kel. Pakal sebagai penerima bantuan. Namun mereka tidak mau data tersebut dirubah dan disepakati nanti kalau bantuan itu sudah diterima akan disalurkan pada warga yang kurang mampu atau yang berhak menerimanya,” ungkap mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

Akan tetapi sambung Machmud, bantuan tersebut di tidak adi diberikan. Artinya satu RTmalah tidak ada yang dapat. “Data penerima bantuan itu berasal dari pemeritah pusat atau data tahun lalu yang masih dipakai,” papar Machmud.

Berbeda dengan aduan dari masyarakat di Kel. Bulak Banteng, RT 05 RW 03, yang mana satu RT tidak ada data perima bantuan pemerintah. “Penyangga bantuan sosial ekonomi di Surabaya datanya tidak update, karena masih menggunakan data yang lama. Bantuan bantalan sosial ekonomi masyarakat bisa dibilang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Oleh karenanya dengan adaya hotline aduan ‘Lapor Dewan’ ini sebagai jembatan untuk mencarikan solusinya. “Kita tampung lalu kita carikan jalan keluarnya, agar warga terdampak yang tidak mendapat bantuan bisa mendapatkan bantuan pemerintah,” jelasnya. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours