Sajian Data MBR & Non MBR Pemkot Surabaya Amburadul, Bukti Ketidaksiapan Pemkot Hadapi PSBB

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menerima aduan dari Ketua RW 03, Kel. Simomulyo Kec. Simokerto  Romadoni terkait data MBR dan Non MBR yang disajikan Pemkot Surabaya (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Hari ke 12 pelaksaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya terlihat Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya ketidaksiapannya menerapkan PSBB. Hal ini terbukti, bahwa sajian data untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun data Non MBR, warga yang terdampak Covid-19 datanya tidak akurat alias amburadul.

Ketidak akuratan data ini, diungkap oleh Ketua RW 03, Kelurahan Simomulyo, Kec. Simokerto dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Gubeng, Kec. Gubeng kota Surabaya, Jawa Timur.

Romadhoni alias Doni selaku Ketua RW 03, Kel. Simomulyo, Kec. Simokerto, Surabaya mengatakan, bahwa apa yang telah dilakukan untuk memberikan data terbaru pada tingkat kelurahan ternyata masih muncul data lama. Yang mana kata Doni, ada beberapa warga yang sudah tidak ada alias meninggal dunia masih tetap dimasukkan dalam sajian data penerimah bantuan pemeritah.

BACA JUGA :

“Ada beberapa data warga yang telah meninggal, namun masih masuk dalam data penerimah bantuan. Dan ada sekitar 15 data warga yang sudah terlihat mapan secara ekonomi justru masih ditetapkan dalam data MBR dan tidak dihapus, ungkap Doni, Jumat (08/05) saat melaporkan sajian data terbaru diwilayahnya, kepada Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti.

Ini sangat memperhatikan, karena data yang telah diupdate dan sudah dilaporkan ketingkat Kelurahan. Sekarang justru muncul data yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, sambungnya.

“Saya tidak tahu kenapa terjadi data yang tidak update. Sementara data ini, saya peroleh dari aplikasi data MBR dan datanya tidak faktual. Apakah ini hanya untuk memenuhi syarat administrasi belaka yang disampaikan, atau hanya sebuah proses pencitraan Pemkot ditengah pandemi Covid-19,” kata Doni.

Doni menambahkan, padahal pihaknya jauh hari, telah dimintai data terbaru. Akan tetapi data yang disajikan oleh pihak kelurahan sangat tidak sesuai dengan yang ada. Apalagi warga terdampak yang non MBR.

“Ada lonjakan data non MBR yang statusnya terdampak, lonjakannya hingga ratusan jiwa dan seharusnya mereka sebagai penerimah bantuan Covid-19,” terangnya.

Terpisah, Ketua LPMK Kel. Gubeng, Suyadi juga memaparkan, bahwa di Kelurahan Gubeng, Kec. Gubeng ada sekitar 1.700 KK lebih atau 4 ribuan jiwa yang tercatat sebagai data MBR.

Namun lanjut dia, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, justru data melonjak hingga ribuan jiwa non MBR yang harusnya juga mendapat bantuan dari pemerintah, baik bantuan dari Pemkot maupun bantuan dari Pemprov dan pemerintah pusat.

“Dari data MBR yang ada, kemaren sudah ada yang menerima bantuan kurang lebih sekitar 400 KK, tapi bantuan tersebut berasal dari pihak swasta (warga pengusaha yang tinggal di Kel. Gubeng, red),” ucap Suyadi lewat sambungan telepon selulernya saat dihubungi jurnalberita.id, Jumat siang (08/05).

Sempat ada bantuan berupa paket sembako dari Pemkot Surabaya (beras, bumbu pecel, miyak goreng dan tempe kering, red). Akan tetapi, imbuh dia, bantuan itu tidak jadi disalurkan pada warga dan ditarik kembali.

“Saya gak tahu kenapa bantuan dari Pemkot tersebut ditarik kembali dan tidak jadi disalurkan, padahal warga kami tengah berharap bantuan dari Pemkot itu secepatnya disalurkan,” papar dia.

Menanggapi karut marutnya sajian data MBR dari Pemkot Surabaya, Wakil Ketua DPRD kota Surabaya mengatakan, mungkin sajian data terupdate yang diberikan oleh Pemkot Surabaya belum direvisi atau bisa jadi data tersebut belum terimput secara keseluruhan, sehingga ada data yang mess.

“Menurut saya, mungkin ada data yang tidak terupdate atau memang terlambat ngimputnya di kelurahan, sehingga data terbaru yang disajikan adalah data lama. Saya berharap Pemkot segera melakukan perbaikan sajian data baik itu data MBR maupun data Non MBR,” urainya.

Politisi PKS ini juga menyampaikan, agar pemenuhan data oleh Pemkot Surabaya harus yang terbaru, jangan sampai warga yang terdampak Covid-19 ini tidak menerima bantuan pemerintah.

“Saya minta data-data lama yang sudah tidak berhak menerima bantuan, supaya dirubah dan data supaya dialihkan pada warga yang benar-benar berhak menerimanya. Ya intinya jangan salah sasaran,” tegas perempuan yang menjadi kandidat terkuat calon Walikota Surabaya dari PKS ini.

Sebaiknya, lanjut Reni, secepatnya data itu diperbaiki. Sehingga  bantuan dari Pemkot dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat benar-benar tepat sasaran. Apalagi ditengah pandemi Covid-19, masih banyak warga yang terdampak yang harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

“Warga terdampak Non MBR juga berhak mendapatkan bantuan pemerintah. Tidak hanya masyarakat MBR yang mendapat perhatian, tapi Non MBR terdampak Covid-19 juga perlu diperhatikan,” tegasnya.

Jangan sampai ditengah ketidak pastian ekonomi ini banyak warga Surabaya maupun warga non Surabaya yang tidak bisa mudik kelaparan dan kekurangan, karena dampak wabah Corona Virus Disaese 2019 ini. Musibah wabah Covid-19 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia tidak hanya warga Surabaya, jadi mereka berhak mendapatkan bantuan, jelas Reni.

“Karena mereka mendapatkan dampak yang sama atas bencana wabah Covid-19 ini. Mereka juga berhak untuk dapat bantuan pemerintah. Dari awal sudah saya tekankan agar Pemkot segera melakukan pendataan lewat layanan online atau membuka layanan Hot line khusus warga terdampak Pandemi Covid-19,” tukas Reni. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours