Pemkot Surabaya Setengah Hati Terapkan PSBB

Ketua Fraksi partai Golkar DPRD kota Surabaya Arief Fathoni (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Guna memutus mata rantai bencana penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 maka Surabaya perlu melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun tujuan PSBB tidak sesuai dengan harapan untuk menekan bertambahnya pasien terinfeksi Covid-19 di Surabaya.

Menurut Arif Fathoni selaku Ketua fraksi partai Golkar DPRD kota Surabaya, penerapan PSBB yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hanya setengah hati. Pemkot tidak sungguh-sungguh menerapkan PSBB.

Karena kata Thoni, ada indikator yang dijalankan Pemkot Surabaya tidak sesuai dengan tujuan awal. Misalnya, penerapan kedisiplinan pelaksana PSBB bukan lagi soal sosialisasi ketika ini sudah dijalankan. Namun, pada saat penerapan PSBB sudah harus ditertibkan pelaksanannya.

“Ini sudah memasuki hari ke 7, tapi tidak ada bedanya penerapan PSBB atau tidak. Saya melihatnya kok tidak ada perbedaan yang menonjol,” terang Thoni, Senin (04/05) ditemui diruang kerjanya gedung DPRD kota Surabaya.

BACA JUGA :

Thoni menilai upaya dilakukan oleh Pemkot tidak serius tangani wabah Covid-19 ini. Semisal dapur-dapur umum permakanan juga belum disediakan oleh Pemkot untuk masyarakat terdampak Covid-19 ini.

“Bagaimana, kami tidak menilai Pemkot setengah hati mensukseskan penerapan PSBB. Sedang indikator-indikator itu tidak kelihatan adanya keseriusan yang dilakukan Pemkot,”kata Thoni.

Contohnya koordinasi dan komunikasi antar instansi yang masih belum terkonekting dengan baik. Jika disuati kelurahan ada orang yang terinfeksi Covid-19, maka mereka tidak pernah melakukan upaya preventif atas wilayah yang terpapar itu.

“Koordinasi nya terlalu lamban dan tidak tanggap dengan permasalahan yang ada dilapangan. Di daerah saya saja minta untuk dilakukan penyemprotan ditanggapinya lama,” ungkap Thoni.

Tujuan PSBB itu untuk mendisplinkan masyarakat. Sementara dihari ke tujuh ini tidak ada indikasi yang mengarah kesana, imbuhnya.

Anggota fraksi PDIP DPRD kota Surabaya, John Thamrun (JB01)

Sementara, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Surabaya, John Thamrun menekankan, pelaksanaan PSBB bukan untuk mem BAP masyarakat. Tapi upaya agar masyarakat lebih disiplin dalam mengikuti SOP protokol kesehatan dijalankan dengan baik.

“Ini bukan tindakan kriminal tapi soal bagaimana masyarakat bisa disiplin mengikuti aturan yang ditetapkan,” papar John Thamrun pada media ini.

Sekarang malah ada surat edaran (SE) Walikota Surabaya yang tujuannya untuk mengamankan kondisi Kamtibmas di Surabaya, ujar legislatif dengan background Lawyer ini.

Kalau PSBB berjalan dengan baik, harusnya kondisi kota Surabaya ini akan bisa lebih baik. Dari segi kesehatan ada penurunan pasien terinfeksi Covid-19 dan dari sisi ekonomi masyarakat juga bisa mendapatkan penghasilan, jelas John Thamrun.

Selama ini kedua pendekatan ini sama tidak tercapai. Dari pendekatan kesehatan faktanya pasien terkonform positif Covid-19 masih terus bertambah. Sedang dari pendekatan ekonomi, banyak masyarakat Surabaya yang mengalami kesulitan ekonomi karena imbas pandemi Covid-19 ini, sambung dia.

“La sekarang justru kondisinya tidak jelas. PSBB bukan Lockdown, lalu pelanggaran dilakukan BAP oleh petugas kepolisian. Ini maksudnya apa, apakah setiap pelanggaran PSBB akan dipenjarakan?,” tanya John.

PSBB diterapkan adanya pembatasan bersosialisasi bukan malah ditutup, ini yang perlu dipahami oleh petugas dilapangan, tegas John Thamrun. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours