AH Thony : Pelaksanaan PSBB Di Surabaya Tidak Sekedar Menggugurkan Kewajiban Saja

Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, A Hermas Thony dari fraksi partai Gerindra (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Kurang sehari lagi Surabaya akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 28 April – 11 Mei 2020, setelah sebelumnya Kementerian Kesehatan RI telah menyetujui pelaksanaan PSBB di kota Surabaya.

Kesiapan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dalam menghadapi PSBB tentunya harus dengan persiapan yang matang, baik secara moril maupun materiil. Sosialisasi yang hanya menyisakan sekian hari dirasa kurang efektif sampai pada masyarakat, ditegaskan Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, A Hermas Thony ditemui diruang kerjanya, Senin (27/04).

“Efektif atau tidak, yang jelas masyarakat Surabaya belum memahami secara rinci apa itu PSBB,” terangnya.

Diharapkan, pelaksanaan PSBB ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan PSBB di Surabaya.

Sedangkan persiapan menghadapi pelaksanaan PSBB masih kurang. Misalnya, Thony mencontohkan, data non MBR (karyawan yang dirumahkan) juga menjadi perhatian pemerintah. Karena dampak dari Covid-19 ini tidak hanya warga MBR yang terimbas. Masyarakat non MBR yang dirumahkan, mahasiswa yang tidak bisa pulang ataupun warga luar kota yang tidak boleh Mudik juga harus menjadi pertimbangan, ujar Thony.

“Ini yang dari awal kami khawatirkan, sedang kan bantuan dari pemerintah Provinsi hingga saat ini belum ada sama sekali. Kalau bantuan dari Pemerintah pusat sudah diterima Pemkot,” ungkapnya.

Sambung Thony, persoalan yang mendasar dengan penerapan PSBB ini adalah untuk menekan angka penyebaran virus Corona, dan mempersiapkan langkah ketahanan sosial ekonomi masyarakat dimasa PSBB.

“Kalau pelaksanaan PSBB tidak membawah dampak apapun, ini artinya pelaksanaan PSBB hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja,” tegas Thony.

Dari hasil rapat koordinasi hari ini bersama Wali Kota Surabaya, disebutkan sama Sekretaris Daerah, bahwa persedian sembako yang dipersiapkan sebanyak 362 ton untuk MBR masih kurang 120 ton lagi.

Persiapan ketahanan sosial ekonomi  tidak hanya warga MBR yang menjadi korban, namun warga non MBR yang terdampak Covid-19 ini juga berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, imbuhnya.

“Oleh karenanya, menurut saya pelaksanaan PSBB di Surabaya benar-benar memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat. Kalau tidak ini akan menimbulkan kecemburuan sosial pada warga yang ada di Surabaya, yang berakibat pada munculnya intoleransi pada sesama” tukas Thony. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours