Dewan Sepakat Realokasi dan Refocusing Anggaran Rp 1,3 Triliun Untuk Penangnan Covid-19

Wakil Ketua DPRD kota Surabaya Reni Astuti (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya sepakat melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Dalam hal ini menindaklanjuti tanggal 1 April 2020 menetapkan Surabaya sebagai darurat bencana Covid-19.

“Mangkanya anggaran penanganan Covid-19 menjadi hal yang utama untuk keselamatan dan keamanan warga Surabaya,” Kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti usai mengikuti rapat di badan anggaran (Banggar) Gedung DPRD Surabaya, Senin kemaren (20/4).

Reni Astuti menjelaskan, dari anggaran yang disiapkan Rp 196 miliar menggunakan asumsi dua bulan ke depan untuk jaring pengaman sosial.

“Nah, kalau memang kondisinya dua bulan ke depan pandemi Covid-19 belum berakhir. Maka pemkot menyiapkan 1,3 triliun cadangan yang akan dialokasikan penanganan Covid-19,” terang Reni.

Reni mengaku, jadi intinya jaring pengaman sosial daerah warga Surabaya, tentu dari teman-teman rapat Banggar juga memberikan perhatian bagi warga yang berdomisili Surabaya.

“Jadi warga yang berdomisili Surabaya juga perlu dibantu. Tinggal kita melakukan sinergi dengan Provinsi Jatim membantu berapa untuk warga Surabaya,” imbuh dia.

Ghofar Ismail anggota Komisi A DPRD kota Surabaya (JB01)

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Ghofar Ismail menyampaikan, bahwa terkait penanganan Covid-19 sudah disampaikan kepada Pemkot Surabaya untuk melaksanakan yang maksimal.

“Terutama efesien kegiatan ini harusnya input dan output sesuai dengan pemkot,” imbuhnya.

Terkait masih banyaknya warga melakukan kerumunan atau bergerombol di suatu tempat, lanjutnya, meminta kepada Pemkot Surabaya untuk meningkatkan pengawasannya.

“Terutama mendekati di bulan ramadan. Supaya warga dapat beribadah nyaman dan damai sesuai dengan keagamaannya masing-masing,” terangnya.

Berkaitan soal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menurutnya, mendekati penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Surabaya, paling tidak data MBR harus sesuai data yang maksimal. Jangan sampai di dalam pelaksanaan terjadi trobel atau permasalahan.

“Apalagi sekarang ini masih banyak warga yang dirumahkan belum masuk data MBR. Harapan saya data-data MBR ini bisa maksimal sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat,” pungkas reni. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours