Seknas Jokowi Kota Malang Bantu Penanganan Covid-19

Ini salah satu warga kurang mampu di Kota Malang (M1N)

JURNALBERITA.ID – MALANG, Kesadaran penangan Covid-19 dikota malang dengan cara bergotong-royong yang tergabung dalam kelompok relawan maupun komunitas bergerak secara masiv membantu warga terdampak langsung kebijakan pencegahan covid-19 oleh pemerintah pusat.
Utamanya masyrakat pekerja harian sperti pelaku usaha kecil menengah dan mandiri, tukang pakir, buruh serabutan serta beberapa kelompok masyarakat pekerja lepas harian merasakan dampak wabah covid-19 yang menggerus pendapatan dan sektor perekonomian. Dimana pendapatan mereka berkisar Rp 500 ribu  hingga Rp 700 ribu per bulan, saat ini mereka harus lebih banyak tinggal dirumah, karena memang lahan perkerjaannya harus ditutup lantaran sepi transaksi.

Koordinator Seknas Jokowi Kota malang, Didek mengatakan,  sebagai salah satu kelompok sosial kemasyarakatan pihaknya trurt membantu program dan kebijakan pemerintah dengan melakukan satu langkah untuk membatu mereka yang membutuhkan. “Kami tergerak dengan memperhatikan kondisi masyarakat, agar hak-haknya diperhatikan oleh pemerintah serta adanya kepastian bantuan itu sampai pada masyarakat terdampak wabah ini,” terangnya, Minggu (19/04) di kota Malang.

Apa yang dikerjakan Seknas Jokowi dengan cara mendata warga kurang mampu dan termarginalkan. Selain itu, lanjut dia, kegiatan yang dilakukannya dalam upaya turut serta membantu pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkot Malang, agar bantuan keamanan sosial sampai pada mereka yang benar-benar berhak menerimanya.

Relawan Seknas Jokowi kota Malang saat melakukan pendataan masyarakat kurang mampu (M1N)

“Saat pendataan, para relawan Seknas Jokowi menemukan kondisi lapangan yang menyedihkan, misalnya warga kurang mampu yang tidak memiliki KTP, KK atau identitas administratif kependudukan lainnya,” ungkap Didek.

Didek menambahkan, sangat disayangkan ketika kota Malang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur dan merupakan kota pendidikan,  Masih ada warga yang termarginalkan tidak memiliki hak dasar sebagai warga negara. Hal ini, tentu akan menjadi kesulitan bagi mereka untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah, dan sama sekali tidak upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan haknya.

“Data yang kami punya valid, sesuai fakta lapangan dan kondisi lingkungan serta tempat tinggal mereka. Maka dari itu, kepada pemerintah kota Malang, kami berharap bisa mengakomodir data yang kami temukan untuk diverifikasi langsung di lapangan, agar mereka yang seharusnya mendapat hak atas bantuan pemerintah kota maupun pusat bisa tepat sasaran,” tegasnya. (M1N/JB01)

Share this post

No comments

Add yours