Tidak Peka Sosial, Dewan Minta Pemkot Tidak Perpanjang Ijin Operasional Mini Market

Wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba didampingi Sekretaris Komisi, Budi Leksono saat memimpin hearing dengan tim Gugus Tugas pananganan Covid-19 Pemkot Surabaya (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Ditengah pandemi Covid-19 yang sedang ditangani oleh pemerintah kota Surabaya beberapa bantuan dari pihak ketiga terus mengalir ke Pemkot Surabaya.

Namun sangat disayangkan, beberapa pengelola mini market seperti Alfamart, Alfamidi, Indomart dan Cirkel K yang tidak peka terhadap kondisi sosial saat ini. Ketidak pekaan ini menjadi sorotan dikalangan dewan DPRD kota Surabaya.

Komisi A meminta agar Pemkot Surabaya tidak memperpanjang ijin operasional mini market tersebut, ditegaskan Wakil Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Camelia Habiba, Senin (13/04) usai gelar rapat fisik dengan tim gugus tugas pananganan Covid-19, di gedung DPRD Surabaya, jalan Yos Sudarso.

Menurutnya, kepedulian Pemkot dalam menekan angka pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan berbagai upaya, justru pengelola mini market tidak peka dengan kondisi sosial yang ada di Surabaya. Informasi yang dihimpun, mereka justru mendapatkan keuntungan sejak merambahnya wabah virus corona. Sedang kondisi pasar tradisional semakin terpuruk, dan banyak pedagang di Surabaya mengeluhkan kondisi saat ini.

“Komisi A meminta agar Pemkot Surabaya tidak memperpanjang ijin operasional mini market tersebut,” ucap politisi PKB ini.

Kondisi saat hearing Komisi A bersama dengan tim Gugus Tugas pananganan Covid-19 (JB01)

Bantuan yang telah diterima Pemkot masih menjadi perbincangan dan diskusi di kalangan legislatif. Pasalnya ada beberapa temuan bantuan yang diterima Pemkot bukan atas inisiatif, tapi atas dasar disurati, dipertanyakan anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i.

“Ada data temuan yang saya peroleh, bahwa Pemkot menyurati pihak ketiga untuk mendapat bantuan tersebut. Saya minta penjelasan dari pihak Dinas Kerjasama,” tanya Imam.

Pemkot seakan tidak memiliki sensor of risk, jadi selama ini yang dilakukan Pemkot tidak jelas. Faktanya ada penambahan pasien terkonfirmasi yang signifikan di Surabaya. Penangan Covid-19 harus dilakukan dengan serius jangan coba-coba, terangnya.

Namun pihak Kepala Bagian Administrasi & Kerjasama Pemkot Surabaya, Dewi Wahyu Wardani menyangkal, jika bantuan yang telah masuk ke Pemkot adalah inisiatif dari pihak ketiga. Seperti bantuan dari Pakuwon, PT Sinar Galaxy, Yayasan Singsong, PT 99 reflexiologi, REI Jatim total yang diterima 360.025 kg atau 36 ton beras.

“Bantuan yang telah diterima Pemkot Surabaya kurang lebih mencapai 360.025 kg atau 36 ton,” jawab Dewi

Sementara, Muhammad Machmud mempertanyakan bantuan dari Citraland. “Beberapa perusahaan properti yang besar telah menyalurkan bantuan ke Pemkot untuk penanganan Covid-19. “Dari data yang disampaikan Kabag Administrasi & Kerjasama, Citraland belum memberikan bantuan dalam bentuk apapun, ini sungguh ironis,” papar Machmud.

Lanjut Machmud, selain beras, bantuan apa saja yang telah diterima Pemkot Surabaya.

“Pengamanan sosial ekonomi, ada berapa KK yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Berapa jumlah kebutuhan yang dipersiapkan pemerintah dan berapa lama kebutuhan yang disiapkan,” tanya politisi partai Demokrat ini.

Machmud kembali menanyakan, bagaimana konsep yang sedang dijalankan Pemkot untuk proses pengamanan sosial ekonomi masyarakat.

Hal berbeda dipertanyakan Arif Fathoni dari fraksi artai Golkar, tentang relokasi yang sifatnya fisik monomenter harusnya menjadi perhatian supaya dialihkan untuk penangan Covid-19, seperti pekerjaan renovasi GBT.

“Sampai saat ini, masih tetap berlangsung pekerjaan fisik renovasi gedung Gelora Bung Tomo  (GBT). Yang mana belum tentu penyelenggaraan sepak bola dunia U-15 itu tetap dilaksanakan kegiatannya ditengah pandemi Covid-19 saat ini,” tegas Thoni. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours