JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Upaya percepatan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu dilakukan. Sehingga dampak penyebaran wabah virus Corona di Surabaya mampu diatasi dengan cepat. Kalau tidak akan berdampak terhadap sosial ekonomi kota ini, disampaikan Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, Reni Astuti dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Berbagai kebijakan telah dilakukan agar penyebaran Covid-19 ini bisa tertangani. Dengan harapan, progres yang terus melandai dari warga yang terkonform di Surabaya, paparnya.
Politisi perempuan PKS bakal calon Wali Kota Surabaya ini, berharap agar langkah yang ditempuh Pemkot akan memberikan dampak yang positif, harapannya.
Namun, yang terpenting Pemkot sudah siap dengan tindakan preventif pengamanan sosial ekonomi, utamanya bagi warga terdampak yang statusnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ungkap Reni.
“Saya menyarankan, agar Pemkot Surabaya membuat screening ekonomi digital lewat web Tim Gugus Tugas Covid-19 Surabaya,” kata Reni.
Dengan screening itu, ungkap Reni, akan menjadi dasar penetapan anggaran pengamanan sosial ekonomi warga terdampak Covid-19, bagi warga status MBR maupun yang bukan MBR.
“Jangan sampai pemberian bantuan jaring pengaman sosial ekonomi setelah dibagikan, masih ada warga yang tidak menerima, karena kuotanya tidak memadai,” ucapnya.
Karena lanjut dia, anggaran untuk jaring pengaman sosial ekonomi yang di paparkan Bu Risma saat rapat koordinasi lewat teleconference dianggarkan hanya sekitar Rp 160 miliar yang diperuntukkan untuk pemenuhan sembako.
“Saya rasa Surabaya mampu mengatasi hal ini. Pos anggaran yang tidak begitu urgent di APBD Surabaya bisa dialihkan sementara untuk penanganan Covid-19,” urai dia.
Reni mencontohkan, seperti pos anggaran untuk pembebasan lahan bisa digeser sementara untuk penangan Covid-19.
“Pos anggaran seperti anggaran pembebasan lahan itu bisa digeser dulu sementara untuk penanganan Covid-19,” tukas dia.
Tidak kalah penting kata Reni, untuk siswa sekolah yang saat ini masih diliburkan, bantuan operasional sekolah yang dari daerah berupa Bopda juga bisa dipakai untuk bantuan internet bagi siswa yang status keluarganya MBR. Sehingga proses belajar mengajar melalui daring tetap berlangsung.
“Saya pikir dana Bopda bisa dipakai untuk keperluan tersebut,” sarannya.
Karena anak-anak saat ini diliburkan, jadi beban biaya operasional sekolah juga semakin kecil. Dana Bopda itu bisa dialihkan sementara guna keperluan sambungan internet bagi siswa kurang mampu, tutur Reni. (JB01)
