JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menilai, Pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemkot Surabaya yaitu, dengan model Jaring Pengaman Sosial (JPS) daerah.
Ia menjelaskan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tertanggal 29 Maret 2020 dalam huruf e menyebutkan bahwa, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembatasan sosial yang menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, maka pemerintah daerah seharusnya menyiapkan program perlindungan sosial, diantaranya dengan memberikan bantuan sosial.
“Yaitu, berupa bantuan pangan semisal bahan makanan siap saji dan bahan makanan atau sembako. Adapun penyediaan pangan ini perlu memperhatikan kebutuhan khusus bagi bayi, ibu menyusui, ibu hamil dan lansia.” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (02/04/20).
Reni menerangkan, terkait dengan program perlindungan sosial ini, langkah awal yang harus segera disiapkan Pemkot adalah melakukan updating data MBR.
Saat ini, terang Reni, data MBR Surabaya sejumlah 234.460 KK dengan jumlah individu sebanyak 733.600 (data epemuktakhirandata.surabaya.go.id diakses pada tanggal 1 April 2020, red). Data tersebut harus dipastikan merupakan data terkini. Data MBR baru yang beberapa waktu yang lalu didaftarkan oleh RW apakah sudah dilakukan survey atau belum.
“Saya memperkirakan masih terdapat seribuan data yang belum di survei oleh Pemkot dalam hal ini oleh Dinas Sosial.” terang politisi PKS Kota Surabaya ini.
Dirinya kembali mengatakan, proses survei harus disegerakan, dipercepat serta segera diselesaikan. Disamping data MBR, pemkot perlu juga menyisir warga berpenghasilan harian semisal PKL, penjual warkop, penjual di pasar tradisional, driver ojol atau axol dan lainnya yang terdampak pandemi Covid-19.
‘Selama hampir dua pekan saya membuka pengaduan online, diantaranya banyak keluhan masalah ekonomi dari MBR dan warga berpenghasilan harian tadi.”kata Cawali Surabaya tersebut.
Reni menambahkan, upaya pemuktahiran data MBR dan penyisiran warga terdampak harus segera dilakukan dan jangan sampai menghambat tidak segeranya program jaring pengaman sosial ini dilaksanakan, updating by doing.
“Yang sudah terupdate segera dibantu, jika ada susulan selama layak dibantu agar masuk sasaran penerima bantuan.” tukasnya. (ADV/JB01)
