Fraksi PKB Minta OPD Jangan Berikan Laporan Palsu Pada Walikota Surabaya

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB, Camelia Habiba saat meninjau penyemprotan (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Penanganan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Kota Surabaya menjadi sorotan anggota legislatif, usai meakukan krocek langsung proses yang tejadi di lapangan. Minimnya sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang serta tenaga yang tersedia mengakibatkan proses penanggulangan penyebaran virus ini belum bisa dilakukan dengan maksimal.

“Selama ini mungkin perangkat pemerintah kota, seperti lurah dan camat telah memberikan laporan yang berbeda kepada pemerintah kota,  (Ibu Wali Tri Rismaharini, red). Ditemui fakta lapangan ada laporan dan fakta yang berbeda dilapangan. Kondisi real tidak berbanding lurus dengan yang dilaporkan pada Walikota,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Rabu (25/03)

Habiba menambahkan, mungkin mereka memberikan laporan yang baik-baik saja atau asal ibu senang. Fakta dilapangan, ditemukan, ketika dirinya berkeliling di Kelurahan Wonokusuma, Kecamatan Semampir, Surabaya yang kebetulan ada penyemprotan di RW 8.

“Ketika saya temui pak RW nya untuk penyemprotan ternyata memang harus ada permintaan terlebih dahulu dari kelurahan. Karena penyemprotan tidak terjadwal dan hanya tergantung permintaan,” jelasnya.

Selanjutnya dirinya juga melakukan kroscek petugas yang diturunkan di lapangan masih terkendala peralatan. Di Kelurahan Wonokusumo yang masuk terpadat dengan16 RW dan ada ratusan RT hanya diberi alat penyemprotan tiga unit. Sehingga kurang memadai untuk memberikan pelayanan peyemprotan secara merata.

Ini harus menjadi perhatian serius dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait termasuk Dinas Kesehatan, jangan sampai ibu wali yang sudah lelah mencari terobosan dalam penanggulangan wabah ini ternyata tidak diimplementasikan dengan baik hingga tingkat bawah, sehingga menyampaikan informasinya kurang tepat.

“Yang sangat disayangkan saat turun ke lapangan hanya OS yang bekerja sementara ASN tidak ada hanya menerima laporan saja,” tambahnya.

Petugas, kata Habiba, juga tidak dilengkapi alat pelindung diri/ APD dengan baik sehingga sangat membahayakan dan rawan terinveksi. Buka hanya soal sarana dan prasarananya tetapi juga tenaga yang sangat kurang. Kelurahan hanya menyediakan satu tenaga sehingga tidak mungkin mampu melakukan penyemprotan dengan merata karena wilayah yang cukup luas.

Memang ada bantuan dan partisipasi dari warga, namun sangat tragis melihatnya jika warga dengan usia yang sudah lanjut dan tidak memiliki pemahaman yang baik mereka masih mau turun untuk ditugaskan dalam penanganan penyemprotan dilapangan. “Ini akan menjadi catatan khusus untuk OPD terkait dalam penanganan penyemprotan di lapangan,” pungkasnya. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours