JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Kekhawatiran Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKB, Laila Mufidah tentang pemeriksaan gratis kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan RSUA tidak hanya lips service terbukti. Fakta adanya pasien (i) yang dinyatakan orang dalam Pemantauan (ODP) dari RSUA harus mengocek kantongnya sebesar Rp 1,4 juta. Pihak keluarga pasien yang tinggal di wilayah Surabaya barat itu akhirnya mengadu ke DPRD kota Surabaya.
Suami pasien yang namanya enggan disebutkan, mengungkapkan rasa kecewanya didepan Wakil Ketua DPRD kota Surabaya dari fraksi PKS, Reni Astuti. Pemeriksaan gratis pasien terindikasi virus Corona di RSUA tidak selaras dengan semangat menggratiskan biaya pemeriksaan. “Saya merasa kecewa dengan Pemkot Surabaya. Gembar-gembornya pemeriksaan gratis ternyata pada saat istri saya menjalani pemeriksaan di RSUA justru dikenakan total biaya sebesar Rp 1.470.000,-,” ungkapnya, Rabu (18/03) digedung DPRD kota Surabaya
Dihadapan wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, pria berumur sekitar 70 tahunan ini mengungkapkan rasa kecewanya atas adanya pemberitaan untuk menggratiskan pemeriksaan warga yang mau periksa Virus Corona tersebut. Pengaduan warga ini lanmgsung diterima wakil rakyat digedung DPRD kota Surabaya. Sementara ini atas anjuran pihak RSUA pasien (i) harus diisolasi oleh pihak keluarganya di rumahnya dikawasan Surabaya Barat itu.
Sedang pembayaran melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimilikinya juga ditolak pihak rumah sakit. “Padahal KIS saya ini rutin saya bayar setiap bulan dan statusnya masih aktif, nyatanya pihak RSUA menolak pembayaran dengan KIS,” terang suami pasien (i) tersebut.
Hal senada, juga disampaikan anak pasien (i) yang namanya juga minta tidak dipublikasikan, lewat sambungan telepon selulernya saat menghubungi jurnalberita.id. Dia membeberkan, selama ini yang digembar-gemborkan oleh pihak Pemkot Surabaya tentang pemeriksaan gratis di RSUA hanya sekedar basa basih belaka. “Saat ibu saya menjalani pemeriksaan di RSUA justru ada biaya yang muncul. Dan biaya itu saya bayar,” papar FX.
Lanjut dia, jelas warga merasa kecewa dengan pemberitaan pemeriksaan gratis itu. Buktinya mana Pemkot menggratiskan pemeriksaan virus Corona, semuanya nihil. “Terus terang saya merasa kecewa adanya berita Pemkot menggratiskan pemeriksaan virus Corona, gak ada sama sekali. Kami tetap bayar pemeriksaan itu.
Yang lebih parahnya lagi, kata FX, antrian panjang yang cukup menyita waktu bagi pasien yang mau periksa padahal disana berpotensi penyebaran virus Corona. “Bayangkan kami memeriksakan ibu pada hari Minggu (15/03) sejak pukul 11.00 WIB baru selesai jam 19.00 WIB,” jelasnya.
Hal ini juga pasti berlaku pada pasien lain, kalau sekarang pasien ini adalah orang tidak mampu dan antrian yang begitu panjang jelas akan mundur dan tidak jadi memeriksakan. “Dikhawatirkan pasien kalau positif Corona itu tidak terindefikasi, jelas penyebaranya di Surabaya akan semakin meluas dan semakin banyak warga Surabaya yang terjangkit virus Corona,” ungkap dia.
Sementara, Wakil ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti saat menerima aduan warga Surabaya Barat yang statusnya dinyatakan ODP akan menindak lanjuti aduan tersebut ke Dinas Kesehatan Surabaya. Menindak lanjuti hal itu, dirinya langsung kontak dengan Kepala Dinas Kesehatan, drg. Febria Rachmanita.
Reni menyampaikan, bahwa dirinya barusan menerima aduan dari warga Surabaya Barat yang istrinya dinyatakan ODP oleh pihak RSUA. “Iya saya tadi langsung kontak bu Feni, untuk mengkomunikasikan dua hal. Yang pertama terkait dengan penolakan BPJS yang dimiliki pasien, dan yang kedua kalau pasien sudah dinyatakan statusnya ODP maka langkah preventifnya pihak Dinas memerintahkan ke Puskemas untuk mengawal pasien tersebut,” kata Reni.
Selajutnya papar dia, pihak RSUA harus mengupdate data warga yang telah diperiksa disampaikan ke Pemkot Surabaya. Sehingga Pemkot bisa cepat menangani terkait dengan biaya yang timbul. “Ini yang perlu dikoordinasikan antara RSUA dengan Pemkot Surabaya, sehingga tidak muncul opini negative di masyarakat,” terang politisi PKS perempuan yang bakal maju sebagai kontestasi di Pilkada Surabaya ini.
Terkait BPJS menurut Reni, pemeriksaan darah maupun paru-paru harusnya bisa diatasi dengan pembayaran melalui BPJS, sedang untuk pemeriksaan Laboraturium virus Coronanya ditanggung oleh pihak Pemkot. “ Hal ini yang harus diperjelas, jangan sampai penggratisan itu menjadi presepsi yang berbeda di masyarakat. Ini yang perlu diperjelas, mana biaya yang digratiskan mana biaya yang harus ditanggung pribadi oleh pasien,” tukasnya.
Dinas Kesehatan perlu melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas terdekat untuk mengawal pasien yang dinyatakan ODP setelah melalui pemeriksaan di RSUA, tegas Reni.
Seperti diketahui, kerjasama Pemkot Surabaya dengan RSUA untuk menggratiskan pemeriksaan virus Corona bagi warga Surabaya bersumber dari dana APBD kota Surabaya. (JB01)
