JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Terkait Bu Mantik yang hadir di kantor Bawaslu guna mendukung Kepala Bappeko kota Surabaya, Eri Cahyadi menjadi polemik yang masih terus dipermasalahkan oleh sejumpah politisi. Ketua Fraksi partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni menegaskan, pada tahun 2020, musim kontestasi pilkada. Karena itu, dia meminta betul komitmen Wali Kota Tri Rismaharini untuk tidak memfasilitasi penggunaan APBD untuk kepentingan kontestan atau calon wali kota.
“Saya juga minta jaminan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya agar tidak ketarik-tarik urusan Pemilukada,” papar cak Thoni.
Menurut Thoni, peringatan seperti ini pernah dia lontarkan lewat fraksinya (Fraksi Golkar) dalam rapat paripurna pandangan umum dan akhir pembacaan APBD 2020 lalu. Namun kenyataannya, akhir-akhir ini dirinya melihat ada salah satu kepala dinas yang kemudian aktif bergerilya, melakukan pertemuan-pertemuan dengan warga. “Ini memang diperbolehkan, tapi ini tidak elok. Apalagi, kemudian ada salah satu politisi yang gencar mengkampanyekannya, “ungkap dia.
Lha ini, lanjut Thoni, tergantung goodwill atau niat baik Wali Kota Tri Rismaharini. Apakah, akan membiarkan proses ini terus berjalan atau wali kota mau meninggalkan. Sehingga catatan tinta emas akan ditorehkan warga Surabaya buat Walikota Risma pada akhir masa jabatannya.
“Ini tergantung goodwill wali kota, apakah akan membiarkan proses terus berjalan, atau apakah wali kota mau meninggalkan legacy atau warisan kepada masyarakat Surabaya bahwa di bawah kepemimpinannya mampu menjaga netralitas ASN Pemkot Surabaya,” kata Thoni.
Apa dalam pertemuan-pertemuan dengan warga itu ada penyalahgunaan anggaran? Toni menyatakan, sejauh ini belum diketemukan. Tapi, kalau potensi abuse of power atau tindakan penyalahgunaan wewenang itu sudah kentara. Misal, sosialisasi tentang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengundang seluruh RW.
Diakui THoni,itu kan bisa dilakukan kabag pemerintahan atau dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil), tapi ternyata dilakukan kepala dinas yang namanya disebut-sebut akan berkontestasi di Pilwali 2020.
“Hal-hal ini kami melihat potensi abuse of power ada. Tapi, kalau penyalahgunaan anggaran sejauh ini belum ada,”ungkap dia.
Bagaimana soal Bumantik dan ikatan pekerja sosial masyarakat (IPSM) yang jadi sasaran sosialisasi bacawali? Thoni mengakui boleh, karena bukan bagian dari ASN. Namun, itu tergantung perspektif orang yang melihat. “Menurut saya, sekali lagi ini tidak elok dan mohon jangan diteruskan,” ujar politisi muda Golkar ini.
Lanjut dia, bisa jadi ini mungkin ingin napak tilas keberhasilan Bu Risma dulu waktu pertama didukung kader lingkungan. “Ini mungkin mau napak tilas, seolah-olah ini didukung kader Bumantik se-Surabaya. Tapi apa pun, itu boleh,”imbuh Toni.
Namun, dia berharap agar kader Bumantik maupun IPSM kembali ke habitatnya dan tidak terseret untuk kepentingan pilwali. “Iya kalau yang menang orang yang selama ini runtang-runtung dengan mereka. Lha kalau kalah kan kasihan nasib ke
depannya. Karena mereka sudah terstempel bumantik dan IPSM pendukung si A. Ini yang kita sayangkan,” beber dia.
Untuk itu, komisi A kemaren hearing denganI Inspektorat Surabaya untuk memastikan ASN Pemkot Surabaya netral Bahkan,kalau ditemukanpotensi dilapangan, Toni inspektoratturun, tanpa harus menunggu laporan.Tapi yang jelas, semua ini tergantung Bu Risma yang 10 tahun membangun Surabaya sedemikian bagus. “Ini sebagai sejarah tinta emas rakyat Surabaya,” kata Thoni.
Nah, yang jadi pertanyaan, Bu Risma mau meninggalkan legacy apa di tengah-tengah kebaikan yang sudah dilakukan? “Jangan sampai masyarakat Surabaya mengecap,yang awalnya puas atas kinerja Risma-Whisnu Sakti, ternyata Bu Risma punya syahwat politik tinggi untuk meneruskan pada seseorang yang dikadernya,” tukas Thoni
Yakni, mendorong orang lain menggantikannya,ini akan membuat masyarakat Surabaya terbelah. “Yang awalnya kagum kinerja bu Risma,begitu masyarakat mendukung yang tak direkom atau didukung wali kota, akan marah,” tandas dia. (JB01)
