JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Masa Reses persidangan ke II yang dilakukan oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya di wilayah Dapil I, kecamatan Gubeng, Surabaya warga mengadukan permaslahan yang hingga kini meresahkan yakni terkait banjir. Diwilayah Kecamatan Gubeng banjir masih menjadi pokok bahasan yang diadukan ke anggota Legislatif DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna.
Menurutnya, permaslahan banjir yang menimpah warga kecamatan Gubeng tepatnya di enam titik diantaranya kelurahan Mojo. Didaerah Mojo itu semua perkampungan telah dilakukan pavingisasi. lewat Musrembang. Namun saat hujan turun maka banjir sebatas pinggul terjadi ditempat itu.
“Aduan warga Mojo itu terkait masalah banjir, padahal pihak Pemkot telah melakukan upaya perbaikan. Bahkan telah diukur akan tetapi sampai saat ini tidak terealisasi,” ucap Ayu pada jurnalberita.id, Rabu (05/02) di gedung DPRD Surabaya.
Warga Mojo protes, kenapa penataan pembangunan hanya dilakukan ditengah kota saja, sedang diperkampungan kota tidak pernah mendapat perhatian Pemkot, terangnya. “Ya, mereka memprotes soal penataan pembangunan tengah kota, sedang diperkampungan tidak disentuh,” papar Ayu.
Tidak hanya di Kelurahan Mojo, reses yang dilakukan politis partai Golkar ini, diwilayah Kelurahan Barata Jaya keluhan warga juga hampir sama yakni masalah banjir dan saluran drainase yang tidak terkonekting ke saluran sekunder maupun primier, sambung Ayu.
Akibatnya alnjut Ayu, saluran tersier yang ada tidak mampu menampung debit air saat hujan lebat turun. “Ya jelas tidak akan mampu menampung debit air yang besar jika turun hujan lebat, karena saluran tersier yang ada sangat kecil,” terang Ayu.
Harusnya kata Ayu, pembangunan drainase itu perlu kajian yang mendalam, berapa kapasitas daya tampung dibandingkan dengan debit air yang mengalir saat hujan lebat turun. “Pemkot dalam mengerjakan proyek drainase tidak asal-asalan. Ini kan menyangkut tentang pertanggungjawaban penggunaan anggran yang dipakai dari APBD kota Surabaya pada masyarakat,” tukasnya.
Problem lainnya soal janji pengadaan terop, kursi, Keranda dan lain-lain tidak pernah terealisasi hingga saat ini. “Kami sebagai wakit rakyat sangat menyayangkan permasalahan ini menjadi promblematika masyarakat perkotaan yang tidak ada solusinya,” pungkas Ayu. (JB01)
