Buchori Imron Sesalkan Fasum-Fasos YKP Berpindah Tangan Ke PT Kharisma

Anggota Komisi C DPRD kota Surabaya, Buchori Imron politisi PPP (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Berpindah tangannya fasilitas umum dan Fasilitas Sosial buat warga perumahan Yayasan Kas Pemkot (YKP) Surabaya ke PT Kharisma (Daihatsu) disesalkan anggota Komisi C DPRD kota Surabaya Buchori Imron. Luas fasum-fasos 1,5 Ha itu telah dikuasai pihak PT Kharisma (Daihatsu) sejak beberapa tahun yang lalu..

Rencananya fasum-fasos tersebut akan dibangun show room mobil Daihatsu. Kabarnya, walau belum mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), namun pihak PT Kharisma melakukan aktivitas pembangunan proyek.

Politisi PPP ini juga menyesalkan langkah Pemkot yang tidak mengehentikan proses pembangunan proyek show room mobil tersebut.

“Apalagi tidak mengantongi IMB. Pemkot harus tegas dan jangan membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula itu kan fasum-fasos yang diperjualbelikan oleh pengurus YKP yang lama,” tegas Buchori, Jumat (31/01) ditemui diruang rapat Komisi C DPRD Surabaya.

Ketua DPC PPP kota Surabaya ini juga menekankan agar Pemkot tidak mengeluarkan IMB nya. Kalau tidak ini akan menjadi suatu proses percontohan yang tidak benar bagi yang lainnya.

Untuk itu lanjut Buchori, pihaknya meminta agar pembangunan yang dilakukan oleh PT Kharisma segera dihentikan. Karena lahan tersebut diperuntukkan untuk fasum-fasos buat warga di Perumahan YKP bukan untuk dikomersilkan.

Untuk diketahui, PT. Kharisma diduga telah melanggar Perda nomor 1 tahun 2010 tentang prasarana dan utilitas umum dengan menggunakan fasilitas umum sebagai show room mobil Daihatsu

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menilai aturan pemanfaatan Fasum dan Fasos sudah tertuang dalam perda nomor 1 tahun 2010 tentang Prasarana Sarana Utilitas/PSU.

“Dalam peraturan daerah ini telah diatur pemanfaatan Fasum dan Fasosnya dengan jelas,” ujarnya, Rabu (29/1) saat ditemui di ruang kerjanya.

Pengembang, kata Baktiono wajib menyerahkan Fasum dan Fasos kepada pemerintah kota Surabaya beserta sertifikatnya sesuai dengan denah atau gambar tampak awal.

“Perda ini efektif berlaku sejak 2010 keatas. Jika ada pengembang yang melakukan pembangunan perumahan maka harus menyerahkan Fasum dan Fasosnya kepada pemerintah kota Surabaya beserta sertifikatnya,” katanya.

Terkait hal ini, Komisi C akan mempelajari secara utuh karena tidak sedikit Fasum dan Fasos yang beralih peruntukanya. Bahkan, ada yang diperjual belikan. Sebelumnya, Pemkot melalui Satpol PP Surabaya lakukan penyegelan di lahan Fasum YKP Perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya.
Pasalnya lahan Fasum YKP yang dijual belikan pada tahun 2006 lalu akan dibangun show room mobil oleh PT Kharisma. Hal ini juga menjadi perhatian komisi A DPRD Surabaya.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya yang juga Ketua Fraksi Golkar Arif Fathoni mengatakan, pemilik baru (PT Kharisma) hanya mengajukan izin SKRK tapi IMB belum ada.

“Tapi anehnya sehari setelah dilakukan penyegelan, pekerja dan alat berat masih terlihat beroperasi,” katanya.

Hal itu, menurutnya, menjadi suatu pertanyaan mungkinkah izin IMB bisa selesai dalam waktu sehari, kalau memang itu bisa selesai sehari pihaknya mengapresiasi Pemkot karena telah mempercepat proses perijinan.

Sebaliknya, jika IMB belum ada, tapi terlihat kontraktor masih bekerja sehingga membuat dewan sedikit geram dan artinya ini pelecehan terhadap institusi Pemkot Surabaya.

“Ini harus segera ditindak untuk memberikan efek jera kepada semua pihak yang diduga bermain dalam persoalan ini,” tutupnya. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours