JURNALBERITA.ID – JAKARTA, Desakan penonaktifan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto semakin santer dihembuskan.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Sekjen PDIP ini diduga melibatkan Hasto Kristiyanto harus disikapi bijak oleh partainya. Sebab kalau tidak mampu mengelola situasi saat ini dengan baik, justru akan memperkeruh suasana internal PDIP menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyampaikan, salah satu sikap bijak yang pantas untuk dipertimbangkan adalah dengan menonaktifkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“PDIP memang harus bertindak bijak. Dan yang paling mudah untuk tidak memperkeruh suasana adalah sebetulnya nggak harus diganti Sekjennya. Tapi bisa non aktif misalnya, mas Hasto,” katanya kepada koresponden jurnalberita.id, Sabtu (25/1).
Menurut Hensat, sapaan akrabnya, PDIP bisa menunjuk pelaksana tugas (Plt) pengganti Hasto. Apalagi Hasto sudah hadir memenuhi undangan KPK untuk diperiksa. Kehadiran Hasto itu tentu sangat positif bagi penanganan kasus yang saat ini sedang ditangani KPK.
“Tapi kalau mau cepat selesai, mas Hasto harusnya non aktif dulu. Itu akan lebih baik buat mas Hasto dan PDIP,” ungkap pendiri Lembaga Survey Kedai Kopi itu.
Meski PDIP sedang menghadapi badai, Hensat tidak yakin akan berdampak di Pilkada langsung tahun ini. Dukungan masyarakat terhadap calon yang diusung PDIP tidak akan berkurang. Sebab, PDIP termasuk dalam partai dengan basis massa yang fanatik.
“Gak ada (pengaruh kasus Hasto terhadap Pilkada langsung). PDI Perjuangan selama nama Bung Karno masih baik maka akan baik baik saja partai ini,” katanya. (POL/JB01)
