Pansus Revisi Retribusi Kekayaan Aset Daerah Pertanyakan Retribusi GBT Surabaya

Hearing Pansus revisi Retribusi Kekayaan Aset Daerah soal Retribusi stadion GBT Surabaya (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Rapat dengar pendapat (hearing) panitia khusus (Pansus) revisi Raperda Retribusi Kekayaan Aset Daerah yang membahas soal retribusi stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di Komisi B DPRD Kota Surabaya masih dalam pembahasan panjang.

Rencana Pansus akan menyelesaikan Raperda retribusi kekayaan aset daerah belum bisa menuntaskan kinerja Pansus sesuai yang direncanakan pada bulan Februari 2020 mendatang.

Ketua Pansus Raperda Retribusi Kekayaan Aset Daerah DPRD kota Surabaya, Mahfudz menjelaskan, upaya pansus untuk menuntaskan Raperda Retribusi Kekayaan Aset Daerah masih belum selesai dari rencana awal pada bulan Februari mendatang.

Hali ini disebabkan, lantaran masih banyak pembahasan yang belum semuanya terakomodir, sambung Sekretaris Komisi B ini, Senin (27/01).

“Ya masih banyak pembahasan yang belum terakomodir, terkait dengan beberapa OPD yang masih belum kami mintai keterangan nya soal retribusinya,” papar Mahfudz, usai hearing.

Karena ini menyangkut masalah kemaslahatan masyarakat banyak, maka Pansus harus benar-benar mengakomodir kepentingan bersama. “Tidak hanya mengajar PAD akan tetapi Raperda ini bisa dipakai seterusnya, bukan hanya berlaku 10 tahun,” tegas politisi PKB ini.

Pansel Persebaya Surabaya, Whisnu Sakti Buana Usai hearing di Komisi B DPRD kota Surabaya (JB01)

Sementara, Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya memberikan masukan kepada panitia khusus (Pansus) bagaimana retribusi GBT yang selama ini lebih banjak digunakan oleh Persebaya. Pasalnya, target PAD stadion baru tercapai ketika Persebaya bisa ikut kompetisi atau menggunakan GBT.

Ketua Panpel, Whisnu Sakti Buana mengatakan, janganlah Persebaya selama ini memakai GBT dan bisa memenuhi target PAD tetapi terus ditekan.

“Kalau memang ada asumsi apa pun itu di dalam Perda dijelaskan saja di Perda, bahwa kenaikan sekian menjadi sekian, yang menyewa apa aja, kan itu. Jadi tidak ada yang diatur di luar perda,” kata Whisnu usai hearing.

Sementara keinginan dari persebaya sendiri terdapat koreksi, yaitu jika menyewa stadion dan dikenakan cash. Ketika menyewa blok yang ada di dalam stadion pun juga dikenakan tarif yg berbeda, urainya

“Kalau ngomong stadion sudah ada di dalamnya. Harusnya kan sudah jadi satu,” ucap WS panggilan Wakil Wali Kota Surabaya ini.

Politisi PDI Perjuangan ini juga  menegaskan, jika di detailkan, terdapat sewa perjam Rp 22 juta per hari maka total sewanya Rp 441 juta. Hal ini diasumsikan oleh Dispora, bahwa pertandingan sepak bola asumsi menyewa 3 jam dalam setiap pertandingan berlangsung.

Tapi jika bicara asumsi, lanjut dia, harusnya dijelaskan dalam Raperda, bahwa untuk pertandingan sepak bola itu dikenakan biaya 3 jam x Rp 22 juta, imbuhnya.

“Dari pada cuman dihitung per jam sekian, per hari sekian. Kan nanti jadi rancu, nanti jadi pasal karet. Pada pertandingan berikutnya, misalkan main pukul 03.30 ada kejadian yang tidak diinginkan terus ditunda dua jam lagi. Lah ini kan bisa dihitung lebih dari 3 jam, nah ini mau apa harus dijelaskan,” terang WS.

Menurutnya, persewaan stadion GBT tidak berdasarkan pertandingan. Tetapi, berdasarkan komersial non komersial dan per jam sama sehari, kan lucu. ” Ya, kalau kita nyewakan untuk gedung pertemuan atau convention hall itu bisa seperti itu,” ujar dia.

Kesempatan lain, Sekertaris Pansus Raperda Retribusi Kekayaan Aset Daerah, John Thamrun menyampaikan, masukan dari Panpel jika kenaikan retribusi tidak fair karena kenaikan berlipat-lipat. Jika Dispora mengatakan retribusi sama dengan yang lama tetapi pada kenyataannya di dalam raperda tidak disebutkan.

Sekretaris Pansus revisi Retribusi Kekayaan Aset Daerah Komisi B, John Tamrun (JB01)

Lanjut dia, kenaikan itu terdiri dari komoponen apa saja di dalam? Karena dari dua pertemuan ini kami meminta dari kenaikan itu apa, dari pihak Dispora tidak pernah memberikan, hanya menjelaskan perjam dan perjam. “Kami meminta, kenaikan itu komponennya apa saja, masing-masing kenaikan berapa dan harganya berapa juga tidak tercantum. Ini yang kita minta kalau bicara soal fair,” jelas John.

Dia menegaskan, jika kenaikan retribusi itu harua dicantumkan. Sehingga orang mengetahui pembayaran itu untuk apa saja, akan tetapi di dalam raperda tidak ada dan sudah dipertanyakan sebanyak dua kali tetapi belum juga dijawab Dispora.

Apa yang disampaikan Panpel dan KONI serta management Pesebaya bakal dipertimbangkan Pansus revisi Retribusi Kekayaan Aset Daerah soal retribusi GBT, jelas John Tamrun.

“Itu merupakan salah satu yang sangat kami apresiasi bagaimana penggunaan gedung-gedung khususnya dalam cabang olahraga itu harus diperhatikan. Bahwa di dalamnya ada kepentingan masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours