Pembahasan Pansus Revisi Retribusi Aset Kekayaan Daerah Belum Menyentuh Surat Ijo

Ketua Pansus Revisi Raperda retribusi aset kekayaan daerah, Mahfudz dari fraksi PKB (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Komisi B DPRD kota Surabaya menggelar rapat panitia khusus (Pansus) retribusi yang digelar di ruang Komisi B DPRD Kota Surabaya. Pada pembahasan lanjutan kali ini masih belum ada pembahasan mengenai surat ijo dan urusan tanah, tegas Ketua Pansus Raperda Retribusi Aset Kekayaan Daerah, Mahfudz usai rapat dengan sejumlah SKPD Pemkot Surabaya, Rabu (08/01) diruang rapat Komisi B.

Pasalnya menurut Mahfudz, terkait surat ijo masih belum dalam pembahasan. Akan tetapi, Mahfudz berharap Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) akan diturunkan atau paling tidak sama dengan yang kemarin.

Namun, saat ditanya apakah penghapusan surat ijo nantinya dapat dilakukan, Mahfudz mengatakan jika surat ijo bisa saja dihapus.

“Bisa saja dihapus, apa yang ga bisa dihapus. Semua bisa dihapus kalau urusan retribusi semua bisa dihapus,” kata Mahfudz.

Rapat Pansus Revisi Raperda Retribusi Aset Kekayaan Daerah diruang Rapat Komisi B (JB01)

Politisi PKB ini menerangkan, pada dasarnya setiap bangunan atau tanah yang didirikan di atas tanah Pemkot Surabaya akan dikenakan retribusi. Maka, sudah sewajarnya jika pemilik bangunan membayar retribusi ke pemkot.

Nemun demikian, lanjut dia, yang menjadi permasalahan selama ini adalah satu tempat terdapat dua penarikan retribusi.

“Pertama retribusi IPT, kedua PBB. Itu yang menjadi masalah selama ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Komisi B tengah memaksimalkan. Jika nantinya dibutuhkan untuk diturunkan maka akan diturunkan, termasuk juga penghapusan surat ijo.

“Tergantung pembahasnnya nanti seperti apa. Ini tidak hanya kepentingan Komisi B dan pemkot tapi juga masyarakat,” jelasnya.

Untuk bidang yang dikuasai pemkot, Mahfudz mengatakan ada tanah pemkot yang disewa oleh swasta. Seperti Hotel Bumi yang berdiri di atas tanah Pemkot.

“Oleh karenanya untuk memaksimalkan PAD dari tarikan retribusi. Pansus meminta data yang lengkap yang disajikan saat rapat pansus berikutnya,” tandasnya.

“Selain bayar izin sewa dia (penyewa) juga bayar retribusi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanah, Maria Theresia Ekawati Rahayu yang biasa dipanggil Yayuk menyampaikan, soal retribusi pemakaian aset kekayaan daerah secara umum diatur dalam ketentuan perda perubahan nomor 2 tahun 2013.

“Sebetulnya perda sendiri kan sudah ada, hanya kita melakukan perubahan dan ada yang direvisi. Kalau di Dinas Tanah revisi tidak banyak yang dimasukkan,” kata Yayuk.

Yayuk menjelaskan, jika pemkot memiliki banyak tanah yang digunakan pihak ketiga dan sudah diatur pada Perda no. 13 tahun 2010 lalu diubah pada Perda no. 2 taun 2013. Sekarang, pihaknya tengah mengajukan perubahan. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours