Wakil Ketua DPRD Surabaya Soroti Tingginya Silpa Anggaran Belanja Tiap Tahun

Wakil Ketua DPRD kota Surabaya dari fraksi PKB, Laila Mufidah (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Tingginya Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran (Silpa) pada periode tahun 2018 menjadi sorotan dikalangan dewan. Silpa APBD Surabaya mencapai Rp 1,2 triliun. Sorotan Silpa yang begitu besar itu karena belanja alat lebih besar dibanding belanja modal.

Wakil Ketua DPRD kota Surabaya dari Fraksi PKB, Laila Mufidah menyangkan besaran Silpa yang tinggi itu. Menurutnya,  penyerapan APBD itu, harusnya belanja modal jauh lebih tinggi dibanding dengan belanja alat. Karena belanja modal diperuntukkan untuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Surabaya.

Berdasarkan  Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Surabaya 2018, menunjukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2018 mencapai Rp 1,2 triliun. Tingginya Silpa itu, dewan meminta anggaran silpa di APBD Surabaya 2018 supaya diprioritaskan untuk program penanganan pengangguran di Surabaya yang masih sangat tinggi.

Namun, Walikota Surabaya akan mengunakan Silpa untuk pembebasan lahan dan penambahaan ruang kelas SMPN

“Angka Silpa Pemkot Surabaya setiap tahunnya selalu di angka Rp 1 triliun dan selalu mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Kalangan dewan kwatir tingginya angka Silpa dikarenakan ada kegagalan program. Sehingga serapan belanja yang dilakukan itu tidak maksimal, papar Laila.

Untuk itu, pihaknya selalu mempertanyakan penyebab tingginya Silpa setiap tahunnya. Namun, Pemkot selalu menegaskan dikarenakan adanya efisiensi, beber dia.

Silpa Pemkot Surabaya tahun 2016 sebesar Rp 1 triliun, tahun 2017 mencapai Rp 1,1 trilun rupiah dan tahun 2018 Rp 1,2 triliun. Jangan sampai Silpa tahun 2019 juga akan lebih tinggi dari Silpa tahun terdahulu, tegas Bendahara DPC PKB Surabaya ini.

Dewan meminta tingginya Silpa ini di APBD Surabaya 2018 bisa dialokasikan untuk pengurangan angka pengangguran. Karena dirasa angka pengangguran di Surabaya masih sangat tinggi angka TPG (tingkat pengangguran terbuka) di Surabaya pada 2017 mencapai 5,98 persen di 2018 naik menjadi 6,12 persen.

Oleh karenanya, Laila meminta agar program kerja eksekutif perlu dievaluasi. Sehingga serapan anggaran belanja tepat sasaran dan maksimal. “Kalau serapan anggaran belanja tepat sasaran, maka Silpa tahun 2019 pasti lebih rendah. Karena serapan atas program Pemkot itu pasti maksimal,” pungkas Laila. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours