Komisi B Desak Satpol-PP Tunda Penertiban PKL Genteng Sidomukti

Wakil ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno dari fraksi PDIP (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Hearing Komisi B DPRD kota Surabaya dengan mengundang Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto, Sektretaris Koperasi, Dwija, Lurah Genteng, Dishub Surabaya dan perwakilan PKL Genteng Sidomukti, Surabaya.

Rapat hearing terkait dengan penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP dengan tidak mengindahkan hasil resume dari hearing sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Kasatpol PP, Irvan Widyanto menjelaskan, jika penertiban yang dilakukannya atas surat bantuan penertiban (Bantip) yang diterima dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Cita Karya Tata Ruang (DPPKCTR).

“Penertiban itu atas permintaan Dinas Cipta Karya. Kami hanya menjalankan tugas penertiban dilapangan. Itu atas permintaan dan tugas yang saya perintahkan pada kawan-kawan dilapangan,” papar Irvan, Kamis (26/12).

Diakui Irvan, bahwa sebenarnya sudah ada solusi untuk penertiban tersebut. Cuman masalahnya, ada ketidak singkronan data yang ada, sehingga proses solusi tersebut agak lama. “Pemkot sudah menyiapkan solusi bagi 11 PKL sesuai data yang dikantongi Satpol-PP untuk masuk di gedung Siola,”

Lanjut Irvan, ada data yang tidak singkron, antara data yang kami kantongi tidak sama dengan data dilapangan.

Disinggung soal adanya insiden yang sempat terjadi antara Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno dari fraksi PDIP dengan Satpol-PP, Irvan menegaskan, tidak ada insiden, semua hanya miskomunikasi saja dilapangan. Dan tadi saat hearing sudah selesai semua, tidak ada masalah lagi.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Anas Karno menyampaikan, bahwa seharusnya sebelum dilakukan persoalan penertiban, Pemkot memberikan solusi atas upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol-PP.

“Atau paling tidak ada solusi yang disosialisasikan pada PKL, sehingga nasib para PKL itu tidak seperti sekarang. Bayangkan kalau mereka tidak berjualan, terus mereka dapat makan dari mana,” ucap Anas.

Politisi PDIP ini menegaskan, jika pihaknya mendesak agar penertiban itu ditunda sementara sampai ada solusi buat PKL bisa berjualan kembali. “Ya seharusnya kita saling menghormati sesama lembaga pemerintahan daerah, bukannya saling adu kewenangan,” sambung dia.

Bukannya sewenang-wenang seperti yang terjadi kemaren. Satpol-PP dengan kewenangannya melarang PKL tidak berjualan dan tanpa ada solusi yang ditawarkan buat mereka (PKL), jelas Anas.

Oleh karenanya, Komisi B mendesak pada Pemkot Surabaya supaya penertiban yang dilakukan itu perlu memperhatikan sisi kemanusiaan sehingga warga Surabaya yang menjadi PKL dapat mencari nafkah untuk keluarganya, ujarnya. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours