Komisi A DPRD Surabaya Desak Pemkot Cairkan Dana Pilkada

Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Tahapan Pilkada Surabaya 2020 sudah mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surabaya. Padahal NPHD nya sudah ditandatangani dan APBD kota Surabaya telah daahkan lewat rapat Paripurna.

Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna menyampaikan, seharusnya Pemkot sudah melakukan pencairan dana Pilkada Surabaya 2020. “Pasalnya secara administratif NPHD nya kan sudah di tandatangani dan APBD telah disahkan. Tidak ada alasan Pemkot tidak mencarikan dana tersebut,” papar Ayu, Kamis (12/12) diruang rapat Komisi A.

Kepada jurnalberita.id Ayu menegaskan, apa yang sebenarnya menjadikan alasan Pemkot tidak mengeluarkan dan Pilkada Surabaya. ” Karena tahapan Pilkada Surabaya sudah mulai dijalankan,” kata Ayu.

Anggota DPRD kota Surabaya, Imam Syafi’i dari fraksi Demokrat – NasDem (JB01)

Sementara, anggota Komisi A DPRD kota Surabaya dari fraksi Demokrat-NasDem mengatakan, jangan sampai timbul pertanyaan masyarakat jika Wali Kota Risma maju pada Pilkada yang kedua dana Pilkada cepat dicairkan.

“Sementara tahapan KPU sudah dilaksanakan, mulai dari PPK sampai tahapan verifikasi calon independen kan sudah mulai dilakukan. Hal ini jangan sampai menghambat penyelenggaraan Pilkada Surabaya jadi tertanggu,” tegas Imam.

Bagaimana penyelenggara Pilkada bisa bekerja kalau dananya tidak ada. Dengan tidak dicarikannya dana itu akan menimbulkan masalah hukum bagi penyelenggara Pilkada Surabaya, imbuhnya.

“Pemkot tidak punya alasan untuk tidak mencarikannya, dana ada, NPHD sudah ditandatangani, APBD telah digedok, lalu apalagi. komisi A mendesak agar Pemkot segera mencarikan dana Pilkada Surabaya,” ujar Imam.

Mana bisa mereka (KPU Surabaya) dapat bekerja kalau dananya tidak dicaikan, dari mana mereka melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada, sedang dana untuk Pilkada tidak ada. “Apakah mereka harus hutang untuk menyelesaikan tahapan Pilkada. Ini yang kita kwatirkan akan terjadi permasalahan hukum dikemudian hari,” pungkas Imam.

Sementara mereka sudah mendapatkan perintah sesuai dengan PKPU yang ada untuk segera melakukan tahapan Pilkada Surabaya. Sedangkan informasi yang kita dapat daerah-daerah lain sudah melakukan pencairan dana Pilkada, celoteh mantan Direktur Penyiaran TV swasta JTV. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours