Dirut PDAM Surya Sembada Minta Hapus Pembayaran Deviden

Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman Sukirno (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Usulan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Surya Sembada Surabaya harus menyiapkan dana hampir Rp 2 Triliun, guna optimalisasi layanan yang diberikan pada pelanggannya, sehingga meminta penundaan pembayaran Deviden kepada Pemkot Surabaya.

Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Mujiaman Sukirno menyampaikan, cara yang paling tepat agar bisa melaksanakan revitalisasi pipa induk hanya dengan menghapus/menghilangkan kewajiban membayar deviden kepada Pemkot Surabaya, bukan penundaan.

“Kewajibannya dihilangkan, kalau cuma ditunda ya sama saja, “ucap Mujiaman, kepada media ini. Rabu (11/12).

Alasannya, kata Mujiaman, jika tidak bisa dihapuskan maka pihaknya harus menempuh cara lain yakni berhutang kepada konsorsium Bank, ke pengusaha, atau ke pemborong tapi dibayar mundur.

“Nomer satu duit belum ada, jadi kita tawarkan, macam macam dan sebagainya. Maka kalau walikota dan DPR bisa menghilangkan kewajiban itu ya cukup,” tandasnya.

Terkait penggelolaan air dari Umbulan, Mujiaman menjelaskan jika pihaknya masih mengetahui kepasyian masuknya.

“Kita belum tau masuknya kapan, kemungkinan kita lihat apa yang terjadi dulu. Terus kita manfaatkan seperti apa,” paparnya.

Mejiaman berpendapat jika air dari Umbulan diarahkan ketempat tempat yang mampu membeli air yang kualitasnya bagus, yakni air yang siap minum.

“Jadi air Ketegan kita arahkan, kita upayakan ketempat tempat air yang siap minum,” harapnya.

Diakhir paparannya, Mujiaman menjelaskan bahwa wacana penundaan hanya alternatif, dengan harapan kewajibannya bisa dihilangkan beberapa waktu.

“Itu sangat bagus. Kita masih jualan ide dulu, tapi semua sudah mendengarkan. Tapi gimana supaya beneran, kita juga minta bantuan media,” jelasnya.

Masih Mujiaman, kalau itu ada keringanan untuk tidak setor, maka uangnya kita gunakan untuk investasi.

“Sehingga air siap minum bisa kita terima, kira kira mulai 5 sampai 10 tahun bisa mencapai, tapi kalau tidak ada dukungan kebijakan bisa sampai 50 tahun,” pungkasnya. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours