Setoran Deviden Tertunda, Anggota Komisi B Dukung Langkah PDAM Surya Sembada Surabaya

Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya dari fraksi PDIP, Riswanto, S.Kom, M.Kom (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Menanggapi kabar adanya penundaan pembayaran deviden PDAM pada Pemkot Surabaya, anggota Komisi B DPRD kota Surabaya, Riswanto mendukung langkah PDAM Surya Sembada untuk menunda pemberian deviden pada Pemkot Surabaya.

“Ya, kalau memang itu diperlukan untuk pemanfaatan warga Surabaya, ya gak papa ditunda dulu,” terang politisi PDIP ini, Selasa (10/12).

Mungkin, deviden yang diperoleh oleh PDAM untuk persiapan ketahanan modal PDAM menjelang masuknya air baku dari Umbulan itu, sehingga ketahanan posisi cash flow PDAM tidak defisit, paparnya.

“Jika mereka (PDAM) terlanjur menyetorkan deviden tersebut ke Pemkot. Lalu proyek pengadaan air siap minum yang dari Umbulan-Pasuruan sudah siap. Maka akan repot lagi dan harus meminta secara administratif keuangannya mereka untuk keperluan proyek tersebut,” ujar pria yang kerab dipanggil Bang Ris itu.

Jika sebelumnya, terkabar adanya penundaan pembayaran Deviden oleh PDAM Surya Sembada kepada Pemkot Surabaya. Alasan penundaan pembayaran deviden PDAM ke Pemkot Surabaya, untuk mengantisipasi defisit keuangan tahun 2020 mendatang. PDAM Surya Sembada kota Surabaya mengusulkan untuk mengelola kembali deviden yang diperolehnya.

Perusahaan Umum Daerah milik Pemkot Surabaya ini lebih memilih tidak menyetorkan devidennya kepada pemkot Surabaya. Alasannya, perolehan sisa hasil usaha itu akan digunakan untuk perbaikan pipa induk sepanjang 380 km serta pembelian air baku dari Sumber Umbulan Pasuruan, ditegaskan Anizar, Direktur pelayanan PDAM Surabaya.

Menurutnya, tahun ini rencana air umbulan masuk, cuman masalah pipanya itu proyek pemerintah pusat. Sehingga kita hanya terima saja. Oleh karenanya, sambung dia, PDAM akan mengundurkan dulu deviden yang harus disetorkan ke Pemkot Surabaya.

“Artinya kita yang ngelolah dan pemasangan pipanya dari pusat semua,” ujar Anizar, dikutip dari media Bidik.

Lanjut Nizar, ada lima kabupaten, diantaranya Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota  Surabaya, Sidoarjo serta Gresik. “Saat ini yang siap baru Surabaya,” ujar dia.

Jadi pemerintah pusat yang bikin jaringan induk dan selanjutnya masing-masing PDAM. Nah, rencana tanggal 20 Desember ini diresmikan di Ketegan Sidoarjo, mestinya Alas Malang tapi jalurnya belum siap,. Jadi dialihkan ke Alas Malang,” jelasnya

.Anizar menambahkan, nantinya akan dicampur dengan air Karang Pilang, yang jadi persoalan harga air bakunya lebih tinggi. “Sehingga kalau itu kita beli harga jualnya pasti naik, kalau kita tentukan harga yang sama, kemungkinan tekor. Rencananya akan kita gunakan harga premium, nanti kita pisahkan dengan air yang kita produksi di Karang Pilang, makanya nanti harga jualnya harus beda,” ungkapnya.

Saat ditanya soal berapa tarif harga air baku Umbulan, Nizar mengatakan, tergantung tarif kelasnya, kalau tarif rumah tangga produksi kita sendiri rata rata Rp 3000 per kubik. Kalau produksi Umbulan tidak bisa segitu, kurang lebih sekitar Rp 6 -7 ribu per meter kubik.

“Makanya kita mengusulkan, apakah boleh devidennya tidak setorkan ke pemkot, itu baru usulan kita. Sementara belum ditanggapi,” pungkasnya. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours