Jual Fasum Yang dijanjikan, Pengembang Dharmahusada Mas Diadukan Ke Komisi C

Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Baktiono (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Penyerahan Fasum yang dijanjikan pada warga perumahan Dharmahusada Mas hingga kini tidak dilakukan oleh pengembang (PT Aneka Bangunan Mulia Jaya) yang dulu berkantor di jalan Kusuma Bangsa nomor 38, Surabaya. Pengembang justru menjual lahan fasum itu pada PP Property. Terungkap saat rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi C DPRD kota Surabaya, Kamis (5/12).

Perwakilan warga yang menyebut dirinya bernama Arif Budi Santoso menyampaikan, janji fasum yang dijanjikan oleh pihak pengembang tidak terlaksana hingga saat ini. “Penyerahan Fasum perumahan Dharmahusada Mas telah melakukan ingkar janji (one prestasi). Justru pihak mengembang selalu merubah site plan,” terangnya.

Warga perumahan Drahusada Mas saat hearing di Komisi C DPRD Surabaya (JB01)

Lanjut dia, jangan sampai kami warga Dharmahusada Mas didiskriminasikan oleh pihak pengembang. Perumahan ini menjual lahan kosong tanpa bangunan sejak 20 tahun yang lalu.

Kesempatan lain, Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Baktiono menegaskan, sesuai dengan Perda 1 tahun 2010 kota Surabaya, tentang fasilatas umum pemukiman dan perumahan, yang mana pengembang wajib menyediakan ruang fasilitas umum (fasum).

“Tentu permasalahan pengaduan warga Dharmahusada Mas ini, tidak bisa kami selesaikan hari ini. Namun, kami akan mengundang pihak OPD terkait, kami juga akan mengundang pihak pengembang yang namanya sudah disebutkan oleh warga,” ujar politisi PDIP ini.

Minggu depan kami akan mengundang pihak terkait untuk kami mintai keterangan, imbuhnya.

Jika nanti dalam rapat hearing berikutnya kami dapatkan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka kami akan mendesak pihak Pemkot untuk memblokir lahan fasum tersbut, tegas Baktiono.

“Harusnya pengaduan warga yang seperti ini tidak perlu terjadi, kalau Pemkot dan pengembang menjalankan aturan yang ada soal aturan sarana dan prasarana penukiman dan perumahan,” urainya.

Seandainya pelaksanaan perumahan itu dimulai sebelum tahun 2010, maka site plan awal diserahkan ke Pemkot Surabaya, bukanya pengembang merubah-rubah site plan itu, sambung Baktiono.

“Dalam Perda 1 tahun 2010 sudah jelas diamanahkan, kalau pengembang harus menyerahkan sarana dan prasarana publik, termasuk site plan awal,” ujar dia.

Oleh karenanya, lanjut Baktiono, apalagi ada intervensi dari pengembang pada kebijakan RT/RW. Kalau hal ini terus berkembang maka yang terjadi akan mengurangi kepercayaan warga pada pengembang dan Pemkot Surabaya.

“Untuk itu Komisi C akan mengundang pengembang yang namanya sudah disebutkan oleh warga, juga kami undang OPD terkait,” tukasnya. (JB01)

 

 

Share this post

No comments

Add yours